Jakarta, Gatra.com - Ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawa,n menilai, saat ini Pemerintah sudah mengalami gagal bayar. Hal itu dikatakannya dalam diskusi virtual bertajuk "Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalangan Bank Bermasalah" pada Jumat (11/9).

Dia menjelaskan, kondisi itu terlihat dari rasio pajak yang semakin menurun, yakni 9,8% di 2019 menjadi 8,4% pada Juli 2020. Namun di sisi lain, rasio beban bunga justru terus merangkak naik karena pandemi, yaitu 10% di 2013 menjadi 25,7% hingga Juli 2020.

"Pemerintah tidak punya uang buat bayar ini, pemerintah sudah gagal bayar," ujarnya.

Untuk membayar utang itu, Anthony bilang, Pemerintah biasanya menambah utang lagi, yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Adapun cara lainnya, adalah dengan menggunakan skema burden sharing, menjadikan Bank Indonesia (BI) sebagai pembeli utama surat utang tersebut. Artinya, bank sentral lah yang kemudian membiayai beban fiskal negara. Padahal, semestinya hal ini tidak boleh dilakukan.

Menurut Anthony, hal ini menunjukkan pemerintah sudah melakukan bailout Bank Indonesia. Sebab, skema burden sharing hanya nama lain dari negara mencetak uang. "Ini tuh cuma akal-akalan, [burden sharing] ini sebenarnya pemerintah cetak uang," ujarnya.

Sementara itu, dalam revisi UU Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa bank sentral dapat membeli SBN melalui dua cara. Pertama, dengan skema private placement, yang menjadikan Bank Indonesia sebagai pembeli utama SBN. Kedua, dengan BI menjadi pembeli siaga atau standby buyer di pasar perdana.