Jakarta, Gatra.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang diajukan Pemerintah. "Kita setujui postur sementara APBN 2021?" tanya Ketua Banggar Said Abdullah kepada anggota Banggar yang hadir dalam rapat kerja bersama Pemerintah dan Bank Indonesia (BI), Jumat (11/9).

"Ya, setuju," jawab anggota Banggar serempak.

Menanggapi persetujuan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang hadir dalam rapat kemudian meminta kepada seluruh anggota Banggar untuk dapat menyelesaikan pembahasan dalam waktu dua pekan.

Dia menilai, pembahasan harus dilakukan dengan cepat, agar Pemerintah dapat segera mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk juga untuk menghadapi ketidakpastian karena wabah Covid-19 yang diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun ini.

"Kita ikhtiar terus, maksimal agar seluruh ketidakpastian terutama yang berasal dari Covid bisa kita tangani dan tanggulangi dan terus memusatkan seluruh perhatian untuk dukung langikah-langkah di bidang kesehatan dan juga di bidang pemulihan ekonomi dan lindungi masyarakat melalui berbagai bansos," katanya.

Adapun dalam postur sementara APBN 2021, Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional akan berada di level 5,0 persen. Itu merupakan angka tengah dari target sebelumnya yang berada pada kisaran 4,5-5,5 persen.

Untuk inflasi, ditargetkan untuk tetap berada di kisaran 3 persen. Dengan Nilai Tukar Rupiah (TNR) Rp14.600 dan tingkat bunga SBN 10 tahun tetap di level 7,29 persen, sama seperti yang tercantum di dalam RUU RAPBN 2021.

Sedangkan harga minyak mentah indonsia (ICP) berada di level US$45. Lifting minyak 705 barel per hari dan lifting gas 1.007 ribu barel per hari. "Yang berubah adalah cost recovery yang menurun dari 8,5 miliar US dolar, menjadi 8 miliar US dolar. Turun 500 juta US dolar," imbuhnya.

Tidak hanya itu, dalam pembahasan juga disebutkan, dengan mempertimbangkan ketidakpastian di dalam tahun 2021 dan program yang telah disusun dan dibahas oleh kementerian dengan Komisi XI DPR RI, maka sementara dari sisi pendapatan terjadi perubahan.

Dimana defisit anggaran mengalami kenaikan 0,2 persen dari yang disampaiakan Presiden Joko Widodo, yakni menjadi 5,7 persen. Sehingga terjadi kenaikan pembiayaan sebesar Rp35,2 triliun, yang merupakan penyesuaian dari kenaikan defisit.

"Perubahan dari sisi pembiayaan akibat kenaikan defisit 0,2 persen, sebesar Rp35,2 triliun, akan dibiayai melalui penerbitan SBN sebesar Rp34,9 triliun, penggunaan SAL Rp15,8 triliun dan tambahan cadangan pembiayaan pendidikan Rp15,4 triliun," ujar Sri Mulyani.