Solo, Gatra.com – Maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 ini dianggap lebih memberatkan. Pasalnya Pilkada tahun ini berlangsung di tengah pandemic covid-19. Calon harus memiliki kekuatan ekonomi lebih, apalagi untuk calon perorangan.

Hal ini dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus mengatakan pada tahun ini untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memerlukan biaya cukup besar. Apalagi saat ini pada masa pandemic covid-19 banyak kebutuhan yang harus ditutupi.

”Tentunya calon harus memiliki basic keuangan yang kuat. Apalagi untuk calon perseorangan. Mereka harus menggalang dukungan dengan jumlah minimal yang harus ditentukan. Belum lagi saat pilkada berlangsung, mereka harus mencari dukungan lebih banyak,” ucap Sunny, Kamis (10/9).

Bagi calon perseorangan, syarat dukungan minimal sudah memberatkan. Untuk wilayah kota dengan penduduk tak terlalu banyak seperti Solo, harus mencari dukungan 35 ribu. Belum lagi ketika ada dominasi partai politik. ”Tentunya akan semakin menyulitkan bagi calon independen," ucapnya.

Menurut Sunny, Pilkada yang baik harus menyinergikan kepala daerah dengan pemilih untuk menyukseskan keberlanjutan pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam tiap program pemerintah dan kepala daerah juga mempunyai kedaulatan. Dengan kehadiran calon perorangan dalam Pilkada dianggap memberikan keuntungan. Keuntungan ini terkait hidupnya semangat demokrasi dan dapat memberikan masyarakat banyak pilihan utuk mencoblos.

”Dari sekian banyak orang yang diberikan ruang untuk maju melalui jalur independen, maka akan dapat menciptakan kompetisi yang menarik dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih yang pas dan cocok,” ucapnya.