_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com- Progres yang lambat dalam pembenahan data jaring pengamanan sosial di Riau, berimbas pada realisasi anggaran Covid-19 di Provinsi Riau.
Deputi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmizi, mengatakan jaring pengamanan sosial merupakan aspek yang paling banyak mendapatkan pos anggaran untuk Covid-19 di Riau, mencapai Rp288 miliar.
"Masalahnya 6 bulan masa pandemi, penyerahan bantuan sosial itu terkendala oleh data, " jelasnya saat diskusi evaluasi APBD 2020 akibat dampak pandemik Covid-19 di kota Pekanbaru, Kamis (10/9).
Tarmizi mengatakan pemerintah daerah masih bingung untuk merujuk data, apakah mengacu data keluaran Badan Pusat Statistik (BPS), atau data milik pemerintah (dinas sosial).
"Kalau mengacu data BPS kendalanya datanya sudah lama. Sedangkan data pemerintah ketika digunakan untuk penyaluran dana, menimbulkan persoalan dilapangan ada yang salah sasaran. Tapi ya itu tadi kok selama 6 bulan pemerintah belum bisa mengurai persoalan data," tegasnya.
Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Riau mencapai Rp474 miliar, dengan rincian untuk penanganan kesehatan mencapai Rp161 miliar, jaringan pengaman sosial Rp288 miliar, dan pemulihan ekonomi Rp25 miliar. Adapun realisasi mencapai 45 persen
"Masalahnya penggunaan anggaran tersebut tidak kunjung bisa meredam sebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya paparan Covid-19 di Provinsi Riau," ujarnya.
