Jakarta, Gatra.com - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengingatkan semua pihak untuk bergotong royong mencegah penyebaran Covid-19, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Ketua Pelaksana KPCPEN, Erick Tohor, dalam acara Pencanangan Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 Yang Aman, Damai, dan Sehat pada Kamis (10/9) di Polda Metro Jaya, Jakarta, semua pihak harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus berupaya menekan angka kasus dan fatality rate (kematian) agar berangsur membaik. Ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam pilkada nanti.

"Tolong dipastikan, bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal," ujarnya.

Erick juga meminta para kontestan pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi pilkada.

"Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat," katanya.

Erick mengungkapkan, meski tren kematian atau fatality rate akibat Covid-19 terbilang baik, yakni dari 9% di bulan April terus menurun menjadi 4% pada Agustus, tetapi dibandingkan grafik rata-rata yang ada di dunia, angka di Indonesia masih lebih tinggi persentasenya.

"Sungguh kehilangan besar, bahwa karena Covid-19, ada anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, dan suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan, yang demikian berharga, dan semuanya tidak mudah tergantikan," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatnya harus menjaga agar penyebaran Covid-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik. Memang diakuinya ini tidaklah mudah. "Tetapi kalau kita bergotong royong, Insyaallah bisa," ujar Erick.

Untuk itu, pemerintah melalui pihak terkait akan menggelar operasi yustisi. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan. "Jadi prioritas Komite jelas, Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh," ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta.

"Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh rumah sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit," katanya.