Jakarta, Gatra.com - Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang menjadi polemik, dinilai sengaja digoreng jadi komoditas politik.

“Pernyataan itu tampak mulai digoreng. Mari kita selesaikan dalam ‘biliak ketek’ rumah gadang sesuai ajaran adat kita, Minangkabau,” kata Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) M Rafik Perkasa Alamsyah, dalam keterangannya, Kamis (10/9). 

Rafik meminta semua pihak untuk tidak menjadikan pernyataan Puan tersebut sebagai komoditas politik apalagi menjelang Pilkada serentak 2020.

Rafik mengajak untuk berpikir positif karena pernyataan Ketua DPR itu dalam bingkai otokritik. Sebab, Puan bukanlah orang lain bagi masyarakat Minang sehingga otokritik yang disampaikan harus diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Minang.

Menurut Rafik, unsur ‘tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin beserta bundo kanduang’ di Sumatera Barat, selayaknya segera mengajak pimpinan PDIP itu berdialog.

"Jika mereka menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan pandangan umum masyarakat Sumatera Barat, maka ajaran Islam yang dianut masyarakat Minang, memerintahkan kita untuk bertabayun,” katanya.