Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) yang juga Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya mewujudkan satu data Indonesia.
"Apalagi kalau kita kaitkan itu dalam konteks penerimaan bansos Covid-19 yang memang nyata di depan mata kita. Hal ini penting karena sumber penyelenggaraan bansos Covid-19 ini melibatkan banyak kementerian sesuai dengan target penerima berdasarkan tujuan dan misinya dari bansos ini sendiri," katanya dalam diskusi virtual Menyoal Data Bansos COVID-19: Pentingnya Audit Teknologi untuk Menguraikan Ketidakharmonisan Data, Rabu (9/9).
Pasalnya, target penerima bansos ini adalah seluruh warga negara Indonesia. Sehingga, diperlukan adanya sikronisasi data yang tepat dan sesuai di setiap lembaga penyalur dana bansos ini.
"Sumber pendanaan yang berasal dari berbagai anggaran di tingkat pusat, di provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga swasta lainnya. Ini tentu saja harus disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan tentu saja harus mensinergikan, mengolaborasikan penyelenggara bantuan tersebut," jelasnnya.
Ia menambahkan, data juga bisa menjadi bukti tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, demokratis. Pandemi Covid-19 sendiri, menjadi sebuah ujian bagi pemerintah untuk bisa melakukan sinkronisasi data antar institusi negara.
"Ini semua menjadikan sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melaksanakan harmonisasi data? Sudahkah kita berkolaborasi dan berbagi pakai data antar institusi pemerintahan yang bertanggungjawab? Jadi sebenarnya ini sebuah keniscayaan karena mengantarkan kita melewati jalan transformasi digital yang memang kita inginkan melalui satu data Indonesia," ujarnya.