Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana menambahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik jenis baru dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021. DAK Non-Fisik jenis baru itu, nantinya akan berupa Dana Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal serta Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Menurut Sri Mulyani, ketiga jenis baru DAK Non-Fisik ini sangat diperlukan bagi Indonesia. Untuk Dana Perlindungan Anak dan Perempuan, diharapkan nantinya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Ini karena dari Kementerian Perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Kemen PPPA) merasa, bahwa banyak hal yang programnya sangat dibutuhkan oleh daerah," jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/9).
Adapun Dana Fasilitasi Penanaman Modal serta Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian dipandang perlu dianggarkan secara khusus untuk dapat membantu pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional. Terlebih, dengan melihat peran investasi yang di masa mendatang akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi negara dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
"Karena faktor tersebut, pertanian dan ketahanan pangan adalah salah satu faktor utama dan tantangan ke depan diperkirakan akan makin meningkat," imbuhnya.
Sementara itu, mengutip data Kementerian Keuangan, dana yang dianggarkan untuk Dana Fasilitas Penanaman Modal ialah sebesar Rp203,8 miliar dalam RAPBN 2021. Anggaran ini untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pada 10.382 proyek, serta pelaksanaan 4.106 bimbingan teknis atau sosialisasi bagi 111 ribu peserta.
Sedangkan anggaran untuk Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian ialah sebesar Rp204,1 miliar di dalam RAPBN 2021. Dana ketahanan pangan ini dianggarkan untuk mendukung kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang melakukan program pekarangan pangan lestari.
"Untuk DAK Non-Fisik, beberapa yang akan kita fokuskan pada tahun 2021 adalah menddukung pemulihan ekonomi pada sektor yang menyerap tenaga kerja dan investasi signifikan. Juga untuk peningkatan pemerataan, pelayanan di bidang kesehatan. Terutama dalam pencegahan dan penanganan krisis kesehatan seperti saat ini," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.