Jakarta, Gatra.com - Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, menilai bahwa banyaknya bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala dan wakil kepala daerah yang positif Covid-19 sangat mengkhawatirkan terjadinya klaster Pilkada 2020.

"Tentu saja ini berbahaya bagi protokol kesehatan, ini mengancam protokol kesehatan bahkan sudah ada 47 atau 40 sekian calon kepala daerah yang ternyata positif," kata Jojo dalam diskusi virtual pada Selasa (8/9).

Dalam diskusi gelaran PARA Syndicate bekerja sama dengan penggiat pemilu dengan Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat bertajuk "Pilkada sehat dan Covid-19 Siapa peduli?" ini, Jojo menyampaikan, ini yang dikhawatirkan banyak orang

"Ini kan kemudian bisa dipahami mengapa kita atau banyak orang mengkhawatirkan bahwa akan terjadi titik penularan yang sangat mengkhawatirkan dari proses dari yang kita lihat kemarin bersama-sama," ujarnya.

Terkait tingginya angka positif Covid-19 bapaslon kepala dan wakil kepala daerah, KIPP mendesak penyelenggara pemilu dan keamanan untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan.

"Menurut saya sih desakkan kita selanjutnya adalah kepada pemerintah dan kepala penyelenggara pemilu dan pihak keamanan polisi, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, agar mencegah potensi titik penularan baru Covid-19," ujar Jojo.

Dalam diskusi ini, mengemuka bahwa sebanyak 243 pasangan calon telah medaftar pada hari pertama dan kedua serta sudah direkap. Saat pendaftaran para bapaslon, terjadi kerumunan massa dari para pendukung. Ini tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah terkait pencegahan Covid-19.

Hingga Selasa (8/9), terdapat 47 bapaslon yang positif Covid-19. Bisa disimpulkan bahwa para paslon tersebut tidak mempunyai etika dan tanggung jawab publik terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bapaslon dan partai politik sebagai subjek yang paling bertanggung jawab dalam segi peserta pemilu. Etika dan tanggung jawab mereka rendah. Ini menggambarkan demokrasi semu.

Terkait ini, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI), Lucius Karus, menilai bahwa sebagian besar atau mayoritas bapaslon Pilkada serentak 2020 ini tidak memedulikan keselamatan pendukungnya.

"Itu membiarkan dan melonggarkan pendukungnya untuk datang, arak-arakan tanpa jaga jarak, tanpa menggunakan alat-alat keselamatan Covid," ujarnya.

Para pendukung atau simpatisan tersebut mengantarkan Bapaslon mendaftar ke KPU setempat. "Setelah itu, mereka juga melakukan arak-arakan. Jadi ini harus kita tegaskan dan tentu pemimpin model seperti ini, semestinya kita evaluasi kembali, ini untuk menjadi pemimpin daerah," ujarnya.

Satgas Covid-19 harus mengkoordinasikan komite nasional dan berperan dalam mewujudkan pilkada sehat dan mencegah penularan Covid-19 yang angka kasusnya terus meningkat.

Reporter: CNC