Jakarta, Gatra.com - Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 2011-2014 Eko Prasojo meminta agar pemerintah memperbaiki sistem partai politik di Indonesia. Selain itu, ia juga meminta agar ada perbaikan juga di dalam sistem politik, pemilihan kepala daerah, hingga sistem pemilu.

Sebab, menurutnya keempat sistem itu berhubungan langsung dengan rekruitmen dan promosi jabatan para pemangku kepentingan, yang mana dalam hal ini berkaitan sangat erat dengan reformasi birokrasi nasional.

"Prioritas kita adalah untuk memperbaiki rekruitmen dan promosi jabatan. Karena ini menjadi kunci di dalam birokrasi," katanya dalam diskusi daring, Ahad (6/9) malam.

Jika hal itu dilakukan, Eko menilai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, utamanya dalam hal pemilihan dan promosi jabatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab, selama ini masyarakat selalu memandang buruk rekruitmen dan promosi jabatan ASN, seperti salah satu contohnya adalah melalui pemilihan Kepala Daerah. Karena erat kaitannya dengan perekrutan berbayar atau melalui politik uang dan politik oligarki.

"Menjadi kepala daerah itu khan berbiaya mahal, ya? Birokrasi, sepengetahuan saya, juga menjadi salah satu sumber dari pembiayaan itu sendiri," ujarnya.

Selain itu, politisi pada dasarnya tidak suka dengan transparansi dan akuntabilitas. Pasalnya, akan ada berbagai potensi material yang hilang ketika transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan.

"Termasuk jabatan, pendapatan yang diperoleh dari birokrasi, dan seterusnya. Jadi PAN-RB melawan resistensi. Nah itu yang jadi masalah. Sanggup tidak menghadapi risikonya?" kata dia.

Lebih buruknya, lanjut akademisi Universitas Indonesia itu, para birokrat seringkali tidak mampu melawan risiko politik. Sehingga, ketika diminta menjalankan reformasi birokrasi, ia meminta itu dijalankan di generasi selanjutnya.