Jakarta, Gatra.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mulai menindaklanjuti wacana perubahan bandar udara internasional menjadi bandara domestik. Menurut Pakar Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati, perubahan status bandara internasional ke domestik dapat menghemat 15% pengeluaran pemerintah dari biaya operasional bandara.

Menurutnya, selama ini pemerintah harus mengeluarkan biaya rutin untuk menggaji petugas imigrasi, bea cukai hingga karantina. Setidaknya petugas dari tiga kementerian tersebut, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian LHK, harus bertugas siaga di bandara Internasional.

Dengan adanya pengalihan status bandara, katanya, pemerintah bisa menghemat pos-pos anggaran yang tidak diperlukan. “Belum lagi cost sewa gedung kantor, hardware dan lainnya, itu semua bisa dipotong,” katanya ketika dihubungi Gatra, (06/08).

Arista menduga adanya kajian yang terburu-buru dalam menetapkan status bandara internasional. Akibatnya, penerapan fungsi bandara internasional tidak berjalan efektif. “Bisa saja ada permasalahan kajian dulu. Sekarang tinggal dikoreksi saja. Yang penting tidak kelamaan (koreksi),” katanya.

Apalagi, sambugnnya, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah harus cermat menggunakan anggaran negara. “Mungkin karena pademi, sehingga dikorek-korek mana saja pos yang bisa diefisiensi,” katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, saat ini ada 30 Bandara Internasional di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mempertanyakan banyaknya bandara yang berstatus sebagai bandara internasional. "Saya melihat bahwa airline hub yang kita miliki terlalu banyak terlalu banyak dan tidak merata. Saat ini terdapat 30 Bandara Internasional. Apakah diperlukan sebanyak ini," katanya.

Jokowi menginstruksikan agar Kementerian Perhubungan menentukan ulang status bandara internasional sesuai letak geografis dan karakteristik wilayahnya."Ada 8 bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan superhub kembali lagi Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Samratulangi dan Juanda di Surabaya," ujar mantan Walikota Solo itu.