Sragen, Gatra.com- Bakal calon Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memastikan Partai Demokrat tetap digandeng dalam pemenangannya di Pilkada. Menurutnya, ketidaksertaan Partai Demokrat di gabungan parpol pengusungnya hanya masalah administratif belaka.

"Tidak ada yang kami tinggal atau meninggalkan kami. Itu (Partai Demokrat terlempar di gabungan parpol pengusung) merupakan proses administratif di KPU saja," kata Yuni, demikian ia akrab disapa kepada Gatra.com di Sragen, Minggu (6/9).

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat batal mengusung Yuni-Suroto saat mendaftarkan bapaslon tersebut ke KPU pada Jumat (4/9). KPU Sragen menganggap ketidakhadiran Sekretaris DPC Partai Demokrat Sragen, Saifuddin saat mendaftar dianggap tidak memenuhi syarat pengusungan. Sehingga, hanya lima parpol pengusung Yuni-Suroto yang diakui KPU. Yakni Partai Golkar, PDIP, PAN, Nasdem dan PKB.

Lebih lanjut Yuni mengatakan, Partai Demokrat merupakan mitra potensial dalam pemenangannya mendatang. Bahkan, Parpol ini sejak awal sudah mendampingi Yuni yang merupakan petahana untuk maju lagi di periode selanjutnya.

Yuni mengatakan wujud keberpihakan Partai Demokrat terhadap dirinya diharapkan tak berubah meski bukan partai pengusung.

"Di lapangan tidak ada perbedaan pengusung maupun pendukung. Sejak awal memang sudah ada komitmen memenangkan perjuangan ini," katanya.

Ia juga menanti parpol pemenang pemilu selain gabungan parpol pengusung, untuk merapat ke kubu timses.

"Kami menunggu yang lain untuk bersama-sama membuat dan membangun Sragen lebih baik," katanya.

Sementara itu Partai Demokrat menegaskan masih mendukung pasangan Yuni-Suroto dalam Pilkada Sragen 2020.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti mengatakan, tak akan mundur meski bukan partai pengusung.

"Kami tidak berubah, kami solid dan saya menginstruksikan ke jajaran dari DPC, PAC, ranting, dan fraksi. Apabila ada kader tidak membantu akan kami beri sanksi tegas," jelasnya.

Rinto mengaku kegagalan partai mengusung Yuni-Suroto adalah akibat adanya dinamika dalam internal partai. Hasil investigasi nantinya akan menjadi pertimbangan guna memutuskan sanksi yang diberikan kepada oknum kader yang membuat masalah.

"Sanksi terberat ya kita pecat. Atau mungkin ada faktor eksternal dan kita lihat keterlibatan kader sampai di mana. Saat ini masih dalam proses dan ini di internal kami," bebernya.