Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini merilis laporan berjudul “Military and Security Developments Involving the Peoples Republic of China 2020”. Laporan itu melaporkan analisa dan kajian tentang kekuatan militer Tiongkok yang terus meningkat. Salah satu isi laporan mengungkap negara tirai bambu bermaksud membangun beberapa pangkalan militer di negara Asia dan Afrika.

Menariknya Indonesia tersebut sebagai negara target pembangunan pangkalan militer kawasan sebagai bagian dari proyek raksasa One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) yang digagas Cina. Anggota Komisi I DPR, Sukamta berpandangan Indonesia penting melihat saksama laporan tersebut dan mengkajinya dalam sudut pandang intelijen.

"Tentu kita tidak bisa menerima info tersebut mentah-mentah karena boleh jadi itu bagian dari pertarungan perebutan pengaruh antarnegara besar. Yang penting info tersebut perlu menjadi masukan bagi kita dan harus dikaji secara mendalam,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Sabtu (9/5).

Menurut politisi PKS itu, Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi dan kebijakan yang tepat atas munculnya informasi tersebut. “Walaupun saat ini belum direalisasikan tetapi setidaknya ada kemauan atau niat dari Tiongkok. Info tersebut paling tidak memberi kita peringatan akan adanya agenda dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut, terutama Indonesia. Ini yang harus diwaspadai."

Dirinya menambahkan Indonesia harus selalu berpegang teguh dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sukamta menyampaikan apresiasinya kepada Menlu Retno Marsudi yang menyampaikan sikap Indonesia untuk tidak membangun pangkalan militer asing di wilayah NKRI. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan secara konsisten agar Indonesia tidak condong dalam pengaruh negara-negara besar.

"Supaya bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, maka pemerintah RI harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berutang budi terhadap Tiongkok. Kalau utang budi terlalu banyak pasti akan sulit menghadapi tekanan bila saatnya mereka menagih kepada Indonesia," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS itu.