Pekanbaru, Gatra.com - Pekerjaan nelayan yang banyak menghabiskan waktu dilaut, merupakan tantangan bagi kegiatan sensus penduduk.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Riau, Herman Mahmud, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan sejumlah kiat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, demi mengoptimalkan kerja petugas sensus.

"Nelayan ini kan hidupnya di Pesisir, kalau petugas sensus datang bisa saja mereka sedang dilaut. Oleh sebab itu kita akan melakukan pendampingan terhadap petugas sensus," ucapnya kepada Gatra.com di kota Pekanbaru, Rabu (2/9).

Pendampingan itu menurutnya akan dilakukan oleh 5 Unit Pelayan Teknis (UPT) DKP. Herman merincikan pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan jadwal kunjungan. Penyesuaian jadwal lawatan perlu dilakukan agar kunjungan petugas sensus membuahkan hasil. Pasalnya jam kerja nelayan berbeda dengan aparatur sipil negara.

"Hari Jum'at atau hari besar keagamaan merupakan momen yang pas untuk menyambangi kampung nelayan. Kalau dilakukan dihari kerja itu biasanya akan sulit, sebab jam 4 subuh mereka sudah pergi," urainya.

Berdasarkan data yang dimiliki DKP saat ini terdapat lebih kurang 86 ribu nelayan di Provinsi Riau. Dari jumlah tersebut umumnya nelayan terkonsentrasi di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Riau sendiri memiliki bentangan garis pantai sepanjang lebih kurang 2.078 kilometer.

Adapun sensus penduduk tahun 2020 digelar ditengah seretnya anggaran dari Rp4 triliun menjadi Rp1 triliun. Seretnya anggaran tersebut membuat kerja petugas sensus hanya 15 hari.

Sementara itu merujuk data BPS, jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2019 mencapai 6,9 juta. Sedangkan angka harapan hidup Provinsi Riau pada tahun 2018, 71 tahun.