Pekanbaru, Gatra.com- Panitia Pengarah/Musyawarah Daerah (Musda) X DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Pekanbaru, menetapkan calon ketua partai berlambangkan pohon Beringin.

Ketua Steering committee musda Golkar Pekanbaru, Roni Amriel, mengatakan dari empat nama yang telah mendaftarkan diri, satu nama tidak memenuhi persyaratan sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02 dari DPP Golkar.

Tiga nama yang ditetapkan sebagai calon ketua untuk maju dalam Musda Golkar yang akan digelar di Hotel Alpha Pekanbaru, 30-31 Agustus 2020,
sesuai urutan saat pendaftaran yakni H Sahrir SH MH, Ida Yulita Susanti SH, dan Hj Masny Ernawati SH MH. Sedang nama yang tidak memenuhi persyaratan adalah H Parisman Ihwan SE," ujarnya melalui pesan tertulis, Jum'at (28/8).

Dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru tertanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani Ketua Roni Amriel SH MH dan dua anggota masing-masing Drs H Tarmizi Muhammad dan Yose Saputra SE itu, hasil verifikasi dari 10 persyaratan yang wajib dipenuhi calon, Parisman Ihwan hanya lolos delapan persyaratan, dua persyaratan tidak bisa dipenuhi anggota DPRD Riau itu.  

 Yang tidak terpenuhi itu, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat kabupaten/kota dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan dan/atau pernah menjadi pengurus kabupaten/kota Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama satu periode penuh.

Kedua, lanjutnya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik  lain. Dari dua persyaratan ini, hasil verifikasi Parisman Ihwan belum cukup satu periode penuh menjadi pengurus Partai Golkar Riau dan atau pengurus SOKSI Riau, serta kurang dari 5 tahun menjadi anggota Golkar aktif secara terus menerus,"terangnya.

Lebih lanjut Roni mengatakan, Panitia Pengarah Musda X Partai Golkar Kota Pekanbaru telah bekerja secara obyektif dan profesional. Bahkan, melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi, yakni Dr H Bahrun Azmi SH MH MSi dan Dwi Handoko SH MH, untuk dimintai legal opinion-nya dalam rangka memperoleh hasil berkualitas.