Karanganyar, Gatra.com- Pemerintah didesak menata kembali data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Komisi VIII DPR RI meragukan penyalurannya adil dan tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti mengatakan, komisinya merekomendasi penggunaan lembaga yang khusus menangani data calon penerima. Selama ini, ia menerima keluhan tentang penyalurannya.

Seperti tidak tepat sasaran, besaran berlainan, pencairan tidak serentak dan pemanfaatan bansos oleh petahana calon kepala daerah dalam kepentingan politik praktis. Ia juga mengatakan aspek keadilan kurang terpenuhi saat berbagai pemerintah daerah menyalurkan bansos secara mandiri.

Kemampuan antar pemerintah daerah yang berlainan menjadikan nominal yang disalurkan bervariasi.

"Saat mau Pilkada saja, daftar orang miskin melambung. Juga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Orang kaya yang memperoleh bansos. Sedangkan tetangganya yang jelas kurang mampu, malah terlupakan. Komisi VIII pada bulan lalu sudah mengundang mitra kerja untuk membahasnya seperti BPS, Kemendagri, Kemensos, Kemenkeu dan Kemendes PDTT," katanya kepada wartawan di sela kegiatannya di Karanganyar, Kamis (27/8).

Lembaga yang menangani data calon penerima bantuan tersebut mutlak independen. Bukan perpanjangan dari satuan kerja pemerintah daerah maupun kementrian terkait. Usulan tersebut sebenarnya sudah disampaikan melalui panitia kerja pada 2019 lalu.

"Hasil panja itu belum dilaksanakan karena terhalang pandemi. Padahal problemnya saat penyaluran bansoso yang masih bermasalah," katanya.

Sementara itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) perluasan untuk bulan Juli-Agustus ke 25 ribu warga terdampak Covid-19. Pencairan cash and carry dimulai Rabu (26/8) sampai 31 Agustus 2020. Pada pencairan kali ini, jatah untuk dua bulan diterimakan sekaligus. "Pencairannya oleh PT Pos. Langsung ke penerima," kata Kepala Dinas Sosial Karanganyar Waluyo Dwi Basuki.

Di program yang diperluas selama tiga bulan mulai Juli-September 2020, nominalnya Rp300 ribu per bulan. Jumlah ini separoh dari tiga bulan pertama penyaluran Rp600 ribu per bulan. 

"Ada data dobel. Selain menerima BST juga BLT Dana Desa. Jumlahnya sekitar 2.000 orang. Akhirnya hanya salah satu saja yang dipakai. Sehingga datanya dicoret," katanya. 

Dikatakannya, PT Pos melayani pengambilan dana di luar jemput bola di kantor desa. Yakni di kantor layanan cabang Karanganyar pada jam kerja dan akhir pekan.