Temanggung, Gatra.com - Gejolak di kalangan petani tembakau dari berbagai wilayah di Indonesia yang mengancam akan memberangkatkan 2.000 orang untuk menggeruduk Istana Negara guna menagih janji Presiden Jokowi sampai ke telinga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itupun langsung menuju Kabupaten Temanggung yang menjadi sentra utama pertanian tembakau kemudian mengajak dialog petani guna meredam emosi.

"Ini petani mau demo, tapi karena ini masih masa pandemi Covid-19 maka kalau bisa tidak usah demo ke Jakarta, kalau masih bisa dibicarakan dengan dialog lebih baik begitu. Apa problemnya nanti saya tak matur (akan menyampaikan) sama yang ada di pusat (akan temui Presiden Jokowi), akan saya bantu komunikasi untuk menyampaikan keluhan petani,"katanya ditemui usai dialog dengan perwakilan petani dari berbagai daerah di Jateng, di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Selasa (25/8).

Dari hasil dialog tersebut Ganjar akan minta Menteri Pertanian agar importasi tembakau segera dieksekusi sebab sudah lama sekali petani menunggu. "Sangat aneh jika nanti petani tembakau yang menanam di negaranya sendiri justru pada akhirnya kalah dengan tembakau impor," kata Ganjar.

Ia mempertanyakan kepada pemerintah pusat apakah iya tidak akan membantu petani kita sendiri. Namun jika berbagai upaya telah dilakukan namun pemerintah pusat tetap abai maka terserah petani tembakau jika tetap akan melakukan demo ke Jakarta.

"Kita butuh keputusan itu lebih cepat, marilah mereka-mereka petani yang memang sudah ratusan tahun turun temurun yang memang bisnisnya pertanian tembakau itu dibantu. Dibantu agar petani menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, ini yang kita mintakan. Mudah-mudahan nanti segera bisa dikeluarkan keputusan secepat mungkin yang membela petani,"katanya.

Namun demikian, Ganjar mengakui memang pertarungan bisnis tembakau ini skalanya sudah permainan bisnis internasional dan perjuangan petani tembakau sudah sangat panjang. Hampir setiap tahun saat mendekati panen selalu ada isu kenaikan cukai rokok sehingga menekan harga tembakau petani, alhasil petani kerap merugi.

Sekjend APTI Jawa Tengah Agus Setyawan menilai pemerintah tidak konsisten dalam memikirkan nasib petani tembakau karena semenjak peridoe pertama Presiden Jokowi sampai dengan peridoe ke dua janji perlindungan petani hanya sebatas pepesan kosong. Diakui pada Oktober 2019 petani pernah mendatangi Istana Negara kemudian ditemui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan dijanjikan akan segera dibuat aturan untuk mengatur impor tembakau yang sebetulnya sudah menjadi Permentan nomor 23 tahun 2015. Akan tetapi saat ini malah Permentan tersebut diambil alih oleh kementrian lain untuk segera direvisi yang isinya malah jauh keluar dari yang diperintahkan presiden.

"Apakah Presiden tahu perkembangan regulasi pengaturan impor tembakau atau tidak, maka sebetulnya kita akan menagih janji di tanggal 27 Agustus 2020 tapi akhirnya Pak Gubernur "mireng" (mendengar) akan adanya pergerakan petani. Maka Gubernur datang ke Temanggung untuk "ngerem-erem" (meredam emosi) dan siap untuk menjadi corong petani tembakau kaitannya dengan regulasi yang pro petani tembakau,"katanya.

APTI juga menyayangkan adanya Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN yang mana di dalamnya bercerita detail kaitan masalah pembatasan-pembatasan penyempitan pergerakan rokok di Indonesia. Salah satunya adalah kenaikan cukai setiap tahun, dan simplifikasi cukai. Kemudian di tahun 2024 Indonesia bebas dari promosi iklan maupun sponsor oleh pabrik rokok. Aturan ini akan menghambat atau menyempitkan pergerakan industri hasil tembakau secara menyeluruh.