Batanghari, Gatra.com - Mantan Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto ingin aktivitas ilegal driling dalam wilayah Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi legal.

"Ilegal driling juga sudah dapat penekanan Kapolda dan telah menjadi atensi beliau. Tapi memang ilegal driling kita tidak hanya bisa bertumpu pada Kapolres, tapi harus dilaksanakan secara bersama-sama," kata Dwi kepada sejumlah wartawan didampingi Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto, Jumat (21/8).

Dwi kini menjabat Wadir Intelkam Polda Sumsel. Dia berujar aktivitas tambang minyak dalam wilayah Palembang, Sumsel, ada semacam legalisasi. Padahal kondisinya hampir sama dengan aktivitas ilegal driling Desa Pompa Air dan Desa Bungku.

"Tapi saya sendiri bisa sampaikan, ada tetangga kita di Palembang sana, kebetulan saya menjabat Wadir Intelkam Polda Sumsel, rekan kita di Palembang ada semacam legalisasi daripada dibandingkan disini, padahal kondisinya hampir sama," ucapnya.

Dia berharap legalisasi bisa dilakukan dalam wilayah Kabupaten Batanghari, khususnya areal yang diluar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP). Apalagi banyak tanah masyarakat Pompa Air dan Bungku mengandung minyak.

"Seperti di tanah masyarakat lebih bagus. Karena ini peluang dan kita harus belajar kendala jadi peluang, jangan peluang jadi kendala. Kalau disini ada peluang tapi jadi kendala," ujarnya.

Menurut Dwi, beberapa bakal calon (Balon) Bupati Batanghari sudah pernah bertemu dengan dia. Mantan Kapolres Kerinci ini selalu menyampaikan jeritan masyarakat dua desa itu.

"Kenapa ditempat lain bisa, kenapa disini tidak bisa. Tapi harusnya secara legal gitu," katanya.

Sebenarnya Polri siap menjembatani dan sebagainya. Karena dengan begini terus, kata Dwi, akan terjadi Polri dan masyarakat sengaja dibenturkan terus. Aparat mau melakukan penegakan hukum secara besar-besaran dan terus menerus tergajal dengan keterbatasan anggaran.

"Mereka tetap melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi. Kita razia siang, malam hari mereka tetap beraktivitas. Hanya berukurang saja, kalau untuk menghilangkan susah. Tolong Kapolres Batanghari yang baru bisa memberikan jembatan yang baik kepada Pemda mengakomodir keinginan masyarakat," ucapnya.

Dwi Mulyanto memimpin Polres Batanghari cuma Sembilan bulan 11 hari. Posisi dia digantikan Kapolres Kerinci AKBP Heru Ekwanto. Dwi sebelumnya menjabat Kapolres Kerinci. Jabatan dia kala itu juga digantikan Heru Ekwanto.

"Jadi, kalau beliau (Heru Ekwanto) sudah bisa melaksanakan sebagaimana apa yang saya sampaikan dulu di Kerinci. Karena saya lihat Kerinci tantangan lebih berat dari Kabupaten Batanghari. Saya yakin beliau disini lebih bagus," katanya.