Mataram, Gatra.com - Terbitnya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang merekomendasikan belajar secara tatap muka muka di wilayah zona kuning penyebaran Covid-19 menimbulkan pro kontra bahkan berisiko bagi anak-anak.

Karena itu beberapa pemerintah daerah juga sudah melakukan penjajakan untk bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka ini. Seperti yang dilakukan DInas Pendidikandan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan melakukan pemetaan dan survey sejumlah sekolah untuk bisa belajar tatap muka di daerah zona kuning.

“Kita inginnnya mengagendakan dulu fase transisi. Dimana setiap sekolah akan kita inventarisir kesiapanya menghadapi pembelajaran secara tatap muka. Surat sudah diteruskan ke para Kepala Cabang Dinas (KCD) dan kepala sekolah,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, H Aidy Furqan di Mataram, Selasa (18/8).

Dikatakan Aidy, Surat edaran nomor 890/3625.UM/Dikbud itu, Dikbud NTB meminta KCD untuk melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota. Koordinasi itu untuk meminta peta penyebaran atau status zona, serta masukan atau rekomendasi jika pada wilayah tersebut diberlakukan belajar tatap muka.

“Agar Kepala KCD berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah untuk sosialisasi kebijakan Mendikbud tersebut, serta menginventarisasi kesiapan sekolah,” tukasnya.

Aidy Furqan juga mengingatkan agar pimpinan SMA, SMK dan SLB untuk melengkapi kesiapan belajar tatap muka dengan mengisi dan membuat laporannya ke dinas.

Sebelumnya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI Retno Listyarti mengatakan, disayangkan keputusan pemerintah merevisi SKB 4 Menteri dengan mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning, padahal sangat berisiko bagi anak-anak.

Menurutnya, bahwa hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah yang lebih utama di masa pandemi saat ini. Anak juga berpotensi menularkan Covid-19 ke siapa saja. Penularan akan terus terjadi dan semkin banyak orang yang terjangkit. Sementara Covid-19 belum diketahui kapan berakhirnya.