_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah nyatanya masih menghadirkan persoalan dan masalah bagi para pelajar, baik dari tingkat siswa hingga mahasiswa. Dari hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mayoritas pelajar masih mengaku kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara daring.
Dari 87 persen responden yang mengaku masih menjalani pembelajaran daring, tidak ada satupun responden yang tidak menemui permasalahan selama melakukan pembelajaran daring. Sekitar 67 persen mengaku cukup banyak menemui masalah, 23 persen mengaku sangat banyak menemui masalah, dan sisanya mengaku hanya sedikit menemui masalah.
"Dari responden yang menjalani belajar atau kuliah online, hampir semua, 92 persen Merasa sangat banyak atau cukup banyak menemui masalah yang mengganggu selama belajar atau kuliah online," kata Manajer Kebijakan Publik SMRC, Tati D. Warsi dalam Perilisan Hasil Survey secara daring, Selasa (18/8).
Selain konektivitas jaringan atau internet, dari survei SMRC juga bahwa banyak masalah yang ditemui dari pembelajaran daring adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalani pembelajaran daring. Sekitar 47 persen responden mengaku, perbulannya harus mengeluarkan 50 hingga 100 ribu rupiah untuk biaya belajar daring.
"Selain mengeluhkan gangguan selama belajar online, warga juga terbebani dengan biaya pulsa internet untuk belajar online. Hal ini memprihatinkan di tengah kesulitan ekonomi rumah tangga yang dirasakan makin memburuk," jelas Tati.
Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil ketua Komisi X DPRI RI, Hetifah Sjaifudian berpandangan pemerintah melalui Kemendibud perlu melakukan upaya lebih jauh untuk meringankan biaya pendidikan daring tersebut, yang memang berasal dari pulsa. Hetifah melihat, gerakan untuk meringankan beban biaya belajar daring masih tampak sporadis, dan belum mempunyai titik pusat gerakan tersebut.
"Pemda seperti di Kaltim itu memang sudah melakukan peringanan dengan MoU bersama Tellkomsel, jadi biaya tersebut dibayarkan dari APBD. Nah kita perlu melakukan itu bersama. Tapi, saya juga apresiasi atas kebijakan yang sudah disampaikan pemerintah seperti relaksasi dana BOS itu bisa digunakan. Kalau 50-100 ribu per bulan untuk siswa yang tidak mampu dari relaksasi BOS itu bisa, hanya tinggal dilakukan pengawasannya," pungkas Hetifah.
