Jakarta, Gatra.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kembali mengadakan kegiatan "Sekolah Demokrasi" yang dilaksanakan secara daring. Pada Selasa (18/8), sekolah demokrasi diberi tajuk "Urgensi Demokrasi dan Good Governance untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah" yang merupakan sesi ketiga dari serentetan kelas yang akan dijalani selama dua pekan.
Pada kesempatan itu, aktivis Forum on Democracy and Election Pipit Apriani selaku moderator, menjabarkan, LP3ES memandang penting dalam melihat adanya kegawatan dan urgensi dalam demokrasi di Indonesia yang berdampak pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan kesejahteraan daerah.
"Kita melihat adanya ketimpangan pembangunan kesejahteraan antara Jakarta dengan daerah di luar Jakarta; antara Jawa dengan di luar Jawa; dan antara Indonesia Barat, Tengah dan Timur," kata Pipit.
Ia memaparkan bahwa materi yang akan dibawakan setidaknya melihat sisi problematika kesejahteraan ekonomi daerah di tengah pandemi. Presiden Joko Widodo misalnya, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, sama seperti tahun sebelumnya di 2019, tetapi realitas wabah menghambat capaian itu yang dampaknya akan menimpa daerah.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Diponegoro Budi Setiyono selaku pemateri menyampaikan bahwa capaian satu bangsa terhadap proses demokrasi memang harus diwujudkan pada level kesejahteraan tertentu. Jika tidak demikian, kata Budi, maka demokrasi akan memiliki makna yang sama dengan sistem pemerintahan lain seperti otoritarian maupun oligarki
"Kemudian menjadi suatu hal yang mubazir karena kita sudah susah-susah mendirikannya. Jangan sampai demokrasi memakan korban terhadap anak-anak bangsa kita sendiri," Budi
Oleh karena itu, Budi melanjutkan, negara harus bisa mengkonseptualisasikan demokrasi itu sedemikian rupa sehingga memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh rakyat berupa wujud kesejahteraan itu sendiri, yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah.
Sekolah Demokrasi LP3ES angkatan kedua ini mengusung tema mengenai demokrasi, pembangunan ekonomi serta pemerintah daerah, yang merupakan buah dari kerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
Dalam angkatan kedua ini, yang terdiri dari 40 peserta, akan didorong dialog para aktor politik yang saat ini menjadi wakil rakyat di parlemen, akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, dengan memperhatikan latar belakang wilayah serta gender.