Surabaya, Gatra.com - Aktivitas harian warga perkotaan ditengarai menyumbang angka kasus penularan Covid-19. Karenanya, pakar menyarankan agar ada pengaturan aktivitas warga melalui jam operasional pada sejumlah ruang publik.

Peneliti LIPI Puskamnas Universitas Bhayangkara Jakarta Prof (Ris) Hermawan Sulistyo mencontohkan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan pembagian jam kerja. Pembagian jam kerja itu dapat diimplementasikan kepada pekerja kantoran.

"Jadi salah satu strategi adalah pembagian jam kerja. Kantor saja jam masuknya dibagi. Separuh masuk pagi, separuh masuk siang," kata Hermawan kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Kamis (13/8).

Pembagian waktu tersebut juga dapat diaplikasikan pada aktivitas masyarakat di ruang publik lain. Terutama, di pasar dan kantor-kantor pelayanan publik yang lain.

Contohnya, dengan mendata sejumlah pasar yang biasa buka pada malam hari. Kemudian, kapasitas antara pedagang dan pembeli di lokasi pasar tersebut juga diperhatikan. Intinya, jangan sampai ada kepadatan lalu lalang pedagang dan pembeli di lokasi pasar.

"Kalau di kawasan (pasar) itu kapasitasnya hanya 10 (orang) maka (pedagang) yang lain tidak boleh buka di situ. Lalu, kalau buka jam 12 malam, sampai jam 5 pagi saja. Sehingga perekonomian tidak perlu mati," kata Hermawan.

Terkait kondisi perekonomiannya sendiri, Hermawan menyebut secara year on year (YoY) bahwa Produk domestik regional bruto (PDRB) PDRB Surabaya masih diatas rata-rata. Dia mengatakan bahwa tidak ada penurunan produksi bahan pangan di Jawa Timur selama pandemi.

Hanya dirinya tidak dapat menyebut berapa angka PDRB karena belum mendapat laporan dari Badan Pusat Statistik Surabaya. Yang jelas, lanjutnya, ada pergeseran keseimbangan jumlah masyarakat yang kaitannya dengan daya beli bahan pangan.

"Sektor-sektor jasa di kota yang terdampka luar biasa, terutama bidang jasa, menjadi berkurang daya beli pangannya. Tapi jumlah (bahan) pangannya, tetap. Itu yang membuat Jawa Timur relatif lebih tahan. Kalaupun ada resesi, Jawa Timur (terdampaknya) belakangan," jelasnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran mengatakan, penanganan pandemi memang harus seimbang. Tidak hanya pada sektor kesehatan, juga di sektor perekonomian.

Menurutnya, penanganan stabilitas ekonomi selama pandemi juga akan berdampak pada upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Termasuk jumlah produksi pangan di Jawa Timur yang menjadi pasokan pangan andalan di provinsi lain di Indonesia Timur.

"Saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau ekonomi tidak tertangani dengan baik, dampaknya terhadap kamtibmas sangat signifikan," kata Fadil.