Labuhanbatu, Gatra.com - Merebaknya Covid-19 membuat semua wilayah pemerintahan menjadi kewalahan, khususnya pengelolaan keuangan jika dibandingkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Tak terkecuali yang dialami Pemkab Labuhanbatu.

Banyak anggaran berbagai program yang harus dialihkan demi upaya penanganan penyebaran hingga penyelesaian dampak virus mematikan itu.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu, Hobol Z Rangkuti, mengatakan, banyak kebijakan dilakukan dengan tujuan efisiensi anggaran.

“Ya, sejalan dengan pemerintah pusat, mengurangi belanja-belanja rutin, mengurangi biaya harian perjalanan dinas, pengurangan alat tulis dan kantor, semua harus sesuai standart,” katanya, Kamis (13/8).

Menurut Hobol, pihaknya telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional yang juga memiliki kaitan sebuah kebijakan penanganan dampak Covid-19.

Setiap program dan rencana kegiatan, harus berdasarkan kemampuan keuangan serta sumber dananya, misalnya saja untuk besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPPASN) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, pembangunan berbentuk fisik urusan daerah yang sumber dananya dari PAD serta dana bagi hasil maupun lainnya, menjadi sebuah perhatian dalam aplikasi SIPD, itu dengan tetap berpedoman pada Permendagri nomor 90 tahun 2019.

“Artinya, tentang perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan tugas, kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah. Untuk kebijakan program prioritas, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi perhatian,” katanya.