Purbalingga, Gatra.com – Komisi Pemilihan Umum Purbalingga, Jawa Tengah, menargetkan angka pemilih mencapai 77,5% pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu dapat diwujudkan dengan menjaring pemilih yang tinggal di perantauan.

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Mantap Praja Braling 2020 di Pendapa Dipokusumo, Purbalingga, Selasa (11/8) menjelaskan, pihaknya telah mendata pemilih-pemilih potensial yang tidak hadir pada pemungutan suara 9 Desember 2020. Dari hasil pendataan, diperkirakan terdapat kisaran 25% pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, berada di perantauan. "Jika mereka tidak pulang untuk melakukan pemungutan suara, berarti angka DPT menjadi hanya 75 persen," ujarnya.

Menurut dia, tren pemilih dalam pemilu dan pilkada berbeda. Oleh karena itu, KPU Purbalingga akan membuat dokumen yang dapat bercerita alasan ketidakhadiran pemilih. Mulai dari alasan perantauan, dalam DPT tapi sudah meninggal, ada kepentingan mendadak dan sebagainya.

"Cara penghitungan pemilih tidak berdasarkan DPT, tapi lebih baik jika didasarkan pada C6 yang terdistribusi. Karana C6 yang terdistribusi sampai kepada pemilih.” jelasnya.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, pihaknya mendorong seluruh elemen untuk menaikan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya, salah satu keberhasilan ajang pesta demokrasi dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat.

"Saya minta sosialisasi pilkada tidak hanya dibebankan kepada KPU. Namun harus dilakukan semua pihak, mulai dari pemerintah di tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa, Polisi, TNI maupun anggota legislatif," ucapnya.

Dia mengatakan, pada Pilkada 2015 lalu, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga hanya 60%. Adapun pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 angka partisipasi masyarakat meningkat menjadi 68,8%.

Sementara pada Pilpres 2019 tingkat partisipasi masyarakat Purbalingga mencapai target yang ditetapkan oleh KPU Pusat yakni sebesar 78%. Diharapkan angka partisipasi masyarakat yang tinggi saat Pilpres 2019 dapat diulang pada pilkada 9 Desember 2020 nanti.

"Jangan sampai dengan adanya pandemi ini justru membuat angka partisipasi masyarakat dari Pilkada 2015 kemarin, malah justru menurun drastis. Kita harus antisipasi bersama-sama," kata Tiwi.

Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim, mengatakan, pihaknya berupaya menekan tingkat kerawanan Pilkada 2020. Menurutnya terdapat empat konteks yang menjadi perhatian bawaslu. Pertama konteks sosial, konteks politik, infrastruktur dan konteks anggaran.