Kabid KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Blora, Teguh Siswanto mengatakan, dari 16 kasus stunting yang tersebar, hanya 10 daerah yang dijadikan locus penanganan oleh Pemkab melalui Dinas Kesehatan. 

"Memang locusnya di titik beratkan di 10 Kecamatan. Itu keputusannya DKK seperti itu. Untuk kenapanya saya kurang tahu," ucap Teguh, Sabtu (8/8). 

Teguh mengungkapkan DPPKB hanya memiliki tugas preventif agar tidak terjadi stunting. Caranya dengan melakukan penyuluhan kepada calon ibu di desa-desa. 

"Kalau di kita tugasnya hanya preventif saja mas. Kita kasih penyuluhan dan sosialisasi. Ibu-ibu kita kumpulkan untuk kita beri pemahaman pencegahan stunting," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas DPPKB Blora, Nur Hidayat menambahkan, selama pandemi penyuluhan memang dihentikan untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. Direncanakan Oktober mendatang, pihaknya baru akan kembali melakukan penyuluhan seiring penerapan new normal. 

"Selama pandemi ini kita belum melakukan penyuluhan. Rencana Oktober, nanti kita lakukan penyuluhan lewat Bina Keluarga Berencana (BKB)," ucap Nur Hidayat di Kantornya, Jumat (7/8). 

Di masa new normal ini, Pihaknya akan kembali memaksimalkan penyuluhan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting. Meski begitu, penerapan protokol kesehatan tetap akan dilakukan untuk mencegah persebaran covid-19. 

"Kita tetap maksimal mungkin. Bagaimana kita sekali jalan bisa mendapatkan calon ibu sebanyak-banyaknya. Tentunya protokol kesehatan akan dilakukan, karena kan kita gelar di Balaidesa, jadi paling 20 orang bisa kita kumpulkan," ucapnya.