Jakarta, Gatra.com - Pemerintah kembali menegaskan, bahwa skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Selasa (4/8).

Dalam paparan yang disampaikan secara daring, Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.

“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” katanya.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan terus mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. Diharapkan pula vaksin virus Covid-19 dapat ditemukan di tahun 2022 dan 2023, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berada pada posisi normal.

Sejalan dengan kebijakan di sisi kesehatan, pemerintah juga akan tetap menjalankan program bantuan sosial hingga satu tahun mendatang, dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada 2022. 

Sedangkan dari sisi usaha dan industri padat karya, Airlangga menyebut, pemerintah akan terus mendorong pergerakan dunia usaha hingga tahun 2022.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kembali menggerakkan roda ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan tujuan untuk membantu pelaku UMKM, agar lebih mudah mendapatkan restrukturisasi kredit dan pinjaman modal kerja. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan perluasan bantuan usaha ke sektor korporasi, yaitu dengan memberikan kredit diatas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Adapun dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.

“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” ujarnya.