Karanganyar, Gatra.com - Pengalihan subsidi pupuk kimia ke sektor pertanian organik dinilai belum proporsional. Bantuan pemerintah yang selama ini disalurkan ke kelompok tani juga perlu menunjang BUMDes yang menaunginya.

Anggota Komisi IV DPR Hamid Noor Subhan mengatakan pemerintah belum terlihat serius menunjang pertanian organik. Metode pertanian itu seakan sekadar opsi dari petani yang ingin menjaring konsumen di pasar segmen pangan khusus. Padahal produk pangan organik seharusnya ditawarkan ke semua kalangan tanpa terkecuali untuk meningkatkan kualitas asupan nutrisinya.

“Ketika pemerintah mengurangi subsidi pupuk kimia. Seharusnya dana yang terkumpul dialokasikan pula ke pengembangan pertanian organik. Misalnya pelatihan pembuatan pupuk maupun stimulan-stimulan,” katanya kepada wartawan usai menghadiri panen padi organik di Dusun Sawahan Desa/Kecamatan Jaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (3/8).

Hamid menyebut bahwa bentuk pengalihan subsidi pupuk yang sudah dilakukan pemerintah, belum bisa maksimal akibat refocusing anggaran Covid-19. Pemerintah akan lebih leluasa menata anggarannya pada tahun depan.

Ia juga mengkritisi pendataan pemerintah terhadap penerima bantuan pertanian. Menurutnya, terjadi selisih data dari Kemendag dengan Kementan.

“Kenapa bisa Kemendag menerbitkan izin impor saat petani sedang panen. Itu mengakibatkan harga beras petani jatuh. Data dari dua kementerian ini seharusnya sinkron dan valid,” katanya.

Hamid pun mendorong pemerintah pusat menyalurkan bantuan pertanian ke BUMDes yang bergerak di bidang agro. Selama ini, bantuan masih terkonsentrasi ke kelompok tani berbadan hukum.

Dia menyontohkan BUMDes di Desa/Kecamatan Jaten berpotensi dikembangkan. Jenis usahanya menjual beras organik yang diproses sejak cocok tanam sampai panen.