Jakarta, Gatra.com- Pemerintah diduga sengaja memberikan jalan dikuasainya Bank Bukopin oleh asing hingga berefek pada terdelusinya saham pemerintah di bank tersebut.

Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Ferry Juliantono mengemukakan, hingga waktu yang ditentukan, pemerintah baik melalui BUMN atau apapun ternyata tidak menempatkan modal untuk pembelian saham di Bukopin. Hal inilah yang menjadi dasar dugaannya bahwa pemerintah membiarkan Bukopin dikuasai asing.

"Akhirnya saham pemerintahpun menjadi berkurang," kata Ferry kepada Gatra.com, Kamis malam (30/7).

Ia menekankan, bila pemerintah punya niat menyelamatkan Bukopin, tentunya tidak akan membiarkan Bukopin dikuasai KookMin Bank yang notabenenya berasal dari Korea. 

"Pemerintah seharusnya bisa menempatkan kepentingan nasional ya di atas segalanya. Baik untuk melindungi kepentingan nasabah bukopin maupun yang menyangkut kepemilikan saham nasional Bukopin," tegasnya.

"Kami menduga ada kesengajaan yang dilakukan untuk memberikan jalan Kook Min Korea menguasai saham mayoritas di Bukopin saat nilai saham Bukopin per lembar sahamnya sangat murah," lanjut Ferry.

Lebih jauh Ferry mengungkapkan, Dekopin bersama induk-induk koperasi akan kembali menyuarakan pentingnya Bukopin tak dikuasai asing.

"Kami dari Gerakan Koperasi sangat menyesalkan pembicaraan yang dilakukan pemerintah sehingga bukopin dikuasai asing. Dalam waktu dekat kami akan kumpul bersama dengan Induk Induk Koperasi utk menentukan sikap," imbuhnya. 

Diketahui Kookmin Bank menjadi pemegang saham terbesar PT Bukopin Tbk pasca selesainya proses penawaran umum terbatas (PUT) V melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Dengan porsi kepemilikan 33,9%, Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali. Sementara Bosowa memiliki saham sebesar 23,40%. Adapun pemerintah yang sebelumnya memegang saham 8,9% terdilusi menjadi 6,3%.

Sebelumnya induk-induk koperasi Jumat (24/7) lalu berunjuk rasa ke OJK memprotes sikap pemerintah yang terkesan membiarkan Bukopin dikuasai Kookmin Bank. Pemerintah dipandang seharusnya mampu menunjuk BUMN menempatkan sahamnya dan membenahi Bukopin.