Jakarta, Gatra.com - Penanganan dunia pendidikan akibat terdampak pandemi Covid-19 memantik banyak respon dari masyarakat. Terlebih saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa. Kebijakan ini menuntut setiap kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri atas wajah baru sistem pendidikan tersebut. Dia mendorong Pemerintah aktif menggandeng organisasi kemasyarakatan agar sistem itu berjalan optimal. “Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu NU, Muhammadiyah dan oraganisasi-organisasi kemasyarakatan,” ujarnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7).

Meski demikian, kata Gus AMI (panggilan akrab Muhaimin), dirinya melihat PJJ bukan tanpa tantangan. Dia menyatakan PJJ justru menimbulkan persoalan bagi peserta didik, pun demikian bagi orang tua mereka.

“Saya kira Menteri Pendidikan perlu ajak Muhammadiyah, ajak NU bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa. Membuka (pendidikan alternatif) dengan standar protokol. Atau gunakan televisi secara lebih masif lagi. Karena televisi (adalah media yang) cepat dan murah dan terjangkau,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Gus AMI mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat imbas dari kebijakan tersebut. Gerakan berbagi laptop, berbagi HP, dan berbagi pulsa, dinilainya kurang efektif.

“Saya kira perlu terobosan cepat oleh Mendikbud dengan melibatkan masjid, gereja, tokoh-tokoh agama untuk membikin pendidikan langsung. Kalau siswa tidak bisa akses, tokoh agama yang mengakses. Orang tua sudah off pendidikan menengah ke bawah,” tandasnya.