Medan, Gatra.com - Massa yang menggelar aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) diterima oleh wakil ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, Jumat (24/7).

Dalam pertemuan dengan perwakilan DPRD Sumut massa mempertanyakan sikap elit politik terhadap sejumlah rancangan yang dinilai akan merusak ideologi bangsa. Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Indra Suheri mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada payung hukum yang tidak mengijinkan gerakan Komunis di Indonesia.

Menurut  Indra Suheri, gerakan politik biadap pernah dilakukan Komunis. Di Tahun 65 Komunis telah menbantai jenderal terbaik Indonesia, membunuh santri dan ulama. "Hal itu jelas, RUU HIP merupakan kepentingan salah satu partai untuk menggelorakan kembali gerakan PKI," terangnya.

Saat ini banyak kepentingan yang melindungi PKI di Indonesia. Terbukti adanya PKI yang terang terangan menunjukkan simbolnya. Proses hukum terhadap mereka tidak pernah ada. "Mereka dilarang karena organisasi yang bertentangan dengan undangan-undang tetapi tidak ada proses hukum. Ada partai tertentu yang melindungi gerakan mereka," ujarnya.

Indra Suheri menyesalkan banyak orang pintar di Indonesia yang hanya menyimpan ilmu di dalam kepala. Semestinya menurut Indra Suheri para pemikir menyimpan ilmu di dalam hati. Sehingga muncul keinginan melindungi negara. "Tidak rela melihat penipuan, penghianatan terhadap NKRI, " Katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution mengaku sama posisinya dengan Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut yang menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut. "Saya juga sama posisinya dengan front sama-sama menolak komunis. Jadi itu juga yang kami sampaikan," katanya.