Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali mengingatkan kepada pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan kepada siswa baru tahun ajaran 2020/2021.

Ia menjelaskan, pihaknya masih mendapatkan komplain dari masyarakat yang mengeluhkan ditarik iuran uang oleh pihak sekolah.

“Masyarakat tanya katanya sekolah gratis, tapi diminta membayar. Saya minta kepada ibu pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menertibkan,” kata Ganjar seusai menghadiri serahterima jabatan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng di Semarang, Jumat (24/7).

Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng diserahterimakan dari Jumeri kepada Padmaningrum yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Padmaningrum sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menggantikan Jumeri yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Paud-Dikdasmen Kementerian Pendidikan.

Lebih lanjut Ganjar menyatakan, sebenarnya sudah mengingatkan kepada pihak sekolah agar tidak menarik pengutan uang sekolah, tapi masih ada yang nekat.

“Ada satu orang yang pernah dihukum, tapi masih nekat melakukan pungutan. Saya minta mundur atau saya pecat. Saya kencang soal agar masyarakat yang dalam kondisi sulit bisa belajar dengan baik,” ujarnya.

Pihak sekolah, lanjut Ganjar, agar memberikan kemudahan tidak menarik banyak pungutan, seperti seragam sekolah kepada para siswa agar memudahkan belajar.

“Kalau memang orang tua tidak mampu beli seragam sekolah anaknya, tidak perlu pakai seragam, tidak apa-apa. Dalam kondisi Covid-19 terpenting semua bisa belajar dengan baik,” tandas Ganjar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lanjut Ganjar memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

Pekerjaan rumah itu antara lain, tentang kegiatan sekolah masih dalam pandemi Covid-19 agar betul-betul diukur persiapannya giatan belajar mengajar tatap muka di kelas atau menggunakan daring.

“Pembelajaran daring banyak mendapat komplain dari masyarakat, karena infrastruktur memang belum mendukung itu. Kalau memang harus tatap muka, bagaimana pembatasannya dan protokolnya harus benar-benar ketat,” ujar Ganjar.