_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Karanganyar, Gatra.com - Jadwal kunjungan belajar guru ke siswanya di rumah sebaiknya diatur fleksibel. Jika tidak memungkinkan, manajemen sekolah tak perlu memaksakannya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Tarsa yang mengatakan sistem daring dan luring dalam pembelajaran memiliki sisi positif dan negatif. Semuanya dapat diterapkan asalkan memperhatikan kondisi terkini pandemi Covid-19.
"Boleh diatur jadwal home visit. Tapi jangan seolah-olah mengejar target jumlah siswa dalam sehari yang harus dikunjungi. Lindungi diri dan orang lain itu lebih penting. Misalkan hanya sanggup satu anak yang dikunjungi, lainnya jangan dipaksakan," katanya kepada Gatra.com di Karanganyar, Jumat (24/7).
Secara kedinasan, ia berwenang menginstruksikan hal itu ke semua sekolah sampai jenjang SMP. Namun terhalang pada manajemen sekolah swasta dan SMA/SMK atau SLB. Ia berharap sekolah memiliki pandangan sama tentang pembatasan fisik dan sosial di tengah pandemi. Apalagi, Karanganyar sudah mengalami gelombang dua Covid-19. "Kenaikan kasusnya signifikan meski jumlah pasien sembuh tidak sedikit," ujarnya.
Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono tidak melarang penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelajaran daring. Hanya saja perlu tercatat dan transparan. "BOS untuk pembelajaran daring diperbolehkan. Misalnya penyelenggaraan zoom cloud," katanya.
Berbagai problem muncul saat pembelajaran daring. Mulai dari minimnya kemampuan siswa memiliki sarana pembelajaran daring hingga konten kurang pas yang disiarkan. Ia mencontohkan, pelajaran pendidikan jasmani di sebuah sekolah sering terlambat dimutakhirkan.
"Ruang SIC Kominfo bisa dipakai zoom cloud pelajaran penjaskes. Guru olahraga dihadirkan lalu berdialog secara virtual dengan murid-muridnya," katanya.
Terkait penggunaan dana BOS reguler untuk mendukung belajar daring ternyata masih belum diakrabi sekolah. Di SMPN 2 Karanganyar, misalnya, bendahara sekolah tak berani melangkah lebih jauh.
"Untuk pembelian pulsa anak, tidak berani membelikannya dari BOS. Malah kalau perlu, kita iuran membelikan ponsel android bagi mereka. Asalkan nanti ponselnya inventaris sekolah. Penggunaan BOS belum terlalu leluasa untuk daring," kata Kepala SMPN 2 Karanganyar Sumarni.
