Ambon, Gatra.com - Kesiapan pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Desember 2020 mendatang menjadi perhatian serius baik Pemda Maluku maupun Pemerintah Pusat. 

 

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono memerintahkan Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar agar segera mendeteksi sejumlah titik rawan konflik sebelum Pilkada digelar di empat Kabupaten di Maluku  yaitu di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru.

 

Ini penting, karena menurut Wakapolri, antisipasi titik rawan menjadi ujung tombak kelancaran Pilkada, sehingga mesti diantisipasi secara baik oleh seluruh jajaran kepolisian dan TNI. 

 

"Deteksi itu adalah langkah yang paling penting. Lakukan langkah-langkah proaktif ketika kita mengetahui potensi kerawanan yang akan terjadi itu jangan sampai dia muncul kalau dia sudah muncul kita akan susah mengantisipasinya  dan saya ingatkan kalau sampai terdadak dan nanti terjadi konflik sosial besar kita akan menurunkan tim dan Kapolres akan saya evaluasi," tandas Wakapolri saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/7).

 

Selain itu, kata Wakapolri,  TNI dan Polri tidak bisa menjaga keamanan sendiri tetapi membutuhkan bantuan dari semua pihak, termasuk kerjasama keamanan bersama Bupati dan walikota serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada. 

 

"Kalau ini dilakukan secara bersama-sama dan melihat pengalaman-pengalaman Pilkada yang terdahulu kemudian potensi konflik yang ada kemudian deteksi dini kita saya yakin semua bisa diatasi secara dini dan Pilkada di Maluku bisa dilaksanakan secara aman damai dan berhasil," jelas Wakapolri.

 

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Maluku tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono serta pejabat dari Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

 

Rapat tersebut juga diikuti Gubernur Maluku Murad Ismail, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, Kasdam XVI Pattimura Brigjen TNI Gabriel Lema, Komandan Lantamal IX Ambon Laksma TNI Budi Purwanto, Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Sapuan, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, para bupati/wali kota serta Ketua KPU/Bawaslu kabupaten/kota.