Home Politik Tekan Impor Pangan, Pemkab Kudus Pertahankan Lahan Pertanian

Tekan Impor Pangan, Pemkab Kudus Pertahankan Lahan Pertanian

Semarang, Gatra.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, berupaya melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian guna menekan impor produk pangan.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus, Hartopo, mengatakan, ketersediaan lahan pertanian mempunyai peran penting mencegah ketergantungan masyarakat terhadap produk pangan impor. “Produktivitas pertanian kalau bisa dari masyarakat sendiri agar tidak terlalu banyak impor produk pangan dari luar,” katanya dalam rilis kepada wartawan di Semarang, Kamis (23/7).

Menurut Hartopo, lahan pertanian di Kudus saat ini mencapai 57% dari keseluruhan luas wilayah yang mencapai 42.500 hektare.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak lahan pertanian telah beralih fungsi berubah menjadi bangunan-bangunan permanen untuk perumahanan. “Lahan pertanian sekarang sekitar 20 ribu hektare. Tapi, realnya 17 ribu hektare, karena yang tiga ribu hektare ditempati bangunan tanpa IMB (izin mendirikan bangunan). Harus dikontrol, karena kadang-kadang lahan sawah didirikan bangunan dua atau tiga lantai. Kalau bangunan itu akan dibokar, jadi masalah,” jelasnya.

Meski memiliki lahan pertanian cukup luas, menurut Hartopo, sektor pertanian di Kudus sulit berkembang, sebab masyarakat kurang pandai berinovasi dalam mengolah lahan pertanian. “Masyarakat monoton, jadi inovasinya kurang. Mau mengambil buruh tani harian susah dan sudah mahal. Makanya lahan pertanian banyak untuk kavlingan dan investor,” ujar Hartopo.

Di sisi lain, lanjut Hartopo, Kudus merupakan daerah yang banyak dilirik investor, tapi terpaksa ditolak karena terkendala masalah lahan. Adanya kendala lahan pertanian yang dibatasi ini, menyebabkan banyak investor yang akan melakukan investasi di Kudus mundur.

Padahal, menurut ia, dari sisi ekonomi, sebenarnya sektor industri lebih menjanjikan karena bisa dengan cepat menyerap banyak tenaga kerja. “Antara lahan pertanian dengan investor untuk bisa menampung tenaga kerja lebih menguntungkan investor. Mengalir saja kalau disuruh memilih bagaimana memakmurkan masyarakat memang banyak industri, pilihannya investor,” kata Hartopo.

74