Semarang, Gatra.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah menyoroti rendahnya penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang baru mencapai 29,3%.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tegah (Jateng), Riyono menyatakan, rendahnya penyerapan anggaran APBD ini menyebaBkan pergerakan ekonomi melambat, hanya tumbuh 2,6%. “Dari anggaran APBD 2020 senilai Rp28,3 triliun sampai sekarang yang terserap atau teralisasi 29,3 persen,” katanya di Semarang, Kamis (23/7).

Kondisi ini, lanjut Riyono, membuat pondasi ekonomi di Jateng goyah, karena pergerakan ekonomi di tengah masyarakat melambat. Kinerja industri turun yang disertai melemahnya daya beli masyarakat.

Menurutnya, lambatnya ekonomi ini berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Jumlah rakyat miskin di Jateng per Juni 2020 sebanyak 4.020.056 juta jiwa, naik 340 ribu dibandingkan atas 2019 sebanyak 3.68 jiwa.

Padahal untuk mencari mencari sumber anggaran lain di luar APBD sangat susah, sebab semua sektor terkena dampak Covid-19. Dana APBD Jateng menjadi satu-satunya alternatif yang bisa menggerakan perekenomian masyarakat yang sedang lesu saat ini.

Oleh karenanya, Riyono mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng harus lebih agresif dalam belanja APBD.

“Pemprov Jateng, dalam hal ini Gubernur jangan hanya berwacana saja dalam merealisasikan percepatan belanja APBD, karena sudah sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Riyano mengatakan, Belanja APBD bisa untuk membiayai proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal itu bisa mengurangani pengangguran di Jateng yang saat ini mencapai 800 ribu orang.

Bila pengangguran tidak segera ditangani dengan baik dikhawatirkan dapat berdampak terjadinya kerawanan kondisi sosial. Mengingat masih adanya orang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 52 ribu orang.

“Kondisi ekonomi sangat berat, Pemprov Jateng harus segera belanja APBD untuk memberikan stimulan ke sektor swasta dan mengungkit perekonomian daerah,” ujar Riono.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sebelumnya, meminta seluruh kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi masing-masing.

Menurut Ganjar dalam rapat dengan Presiden, telah diperintahkan agar memberikan stimulus ekonomi dengan cara mengoptimalkan penyerapan APBD.