Dalam pandangan pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin, pemerintah harus proaktif menjaga ketersediaan pangan dalam menghadapi era normal baru.

GATRAreview.com - Seperti negara berkembang lainnya, di Indonesia cukup banyak penduduk yang tidak dapat bekerja lantaran terimbas pandemi. Karena itu, mereka butuh bantuan pangan dari pemerintah. “Antisipasi krisis pangan wajib dilakukan. Pengamanan stok pangan domestik bukan opsi, tetapi kewajiban mendesak,” kata guru besar ilmu ekonomi pertanian dari Universitas Lampung itu kepada Erlina Fury Santika dari Gatra review.

Selain itu, menurut Bustanul, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib petani. Bulog tetap membeli beras petani. Sistem logistik pangan harus aman. Perlu pula dilakukan perbaikan distribusi dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit, sekaligus stabilisasi harga pangan. “Pemihakan anggaran di sisi suplai, pencegahan alih fungsi lahan sawah produktif, peningkatan produktivitas, inovasi-pemanfaatan teknologi untuk pertanian presisi, smart farming, e-commerce, dan lain-lain,” Bustanul menambahkan.

Sementara itu, pengamat pertanian Dwi Andreas Santoso menilai bahwa pandemi Covid-19 tidak sampai menganggu ketahanan pangan nasional. Jika berbicara ketahanan pangan, mekanisme itu tidak melihat dari mana sumber pangan tersebut berasal. Dan, ketahanan pangan Indonesia terbilang terus membaik. “Jadi tidak ada permasalahan yang cukup urgen mengenai ketahanan pangan," kata guru besar ilmu pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini kepada Almer dari Gatra review.

Menurut Dwi pada awal-awal pandemi, Januari dan Februari, memang pernah terjadi fenomena kecemasan yang melanda negara-negara produsen pangan untuk menyetop ekspor pangan mereka. Vietnam, misalnya, menyetop ekspor beras ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Namun, beberapa pekan terakhir, Vietnam kembali membuka keran ekspornya. “Jika pangan di suatu negara surplus, maka surplusnya harus dijual ke luar, kalau tidak akan menghantam harga pangan domestik, dan pada gilirannya, menghantam petani mereka sendiri,” ia menerangkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, mengungkapkan bahwa parlemen mendorong agar pemerintah memprioritaskan anggaran di bidang pangan untuk ditingkatkan. Dalam konteks new normal, pertanian harus ada inovasi baru, seperti bagaimana menghasilkan pangan yang berkualitas, pertanian yang tahan hama, pengolahan tanah yang cepat, serta teknologi pasca-panen yang baik hingga ke desa-desa. “Semua itu butuh anggaran, kalau anggarannya dipotong tentu tidak bisa berjalan," ujarnya kepada Guruh dari Gatra review. “Pertanian pemanfaatan teknologi harus didorong baik praproduksi, masa produksi dan pasca-panennya," ia menambahkan.