Jakarta, Gatra.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikkan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menarik diri dari keikutsertaan pada Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikandan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ketua Majelis Pendidikkan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kasiyarno menjelaskan alasan dibalik mundurnya Muhammadiyah, karena menilai kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal dari program tersebut tidak jelas.
"Karena mereka tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan, dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapat bantuan pemerintah," kata Kasiyarno dalam Keterangannya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu. (22/7).
Kasiyarno juga mengatakan bahwa Muhammadiyah yang sejatinya telah mempunyai rekam jejak yang panjang dalam perjalanan pendidikan Indonesia, tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, namun langsung terpilih dalam program Kemendikbud tersebut.
"Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sehingga, tidak sepatutnya diperbandingkan dengan ormas yang baru muncul beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Atas dasar alasan tersebut, Muhammadiyah pun akhirnya mengundurkan diri dari POP, karena pihaknya khawatir program ini tidak bisa berjalan dengan baik, dan berakibat merusak kesan Muhammadiyah yang kredibel dalam dunia pendidikan.
"Kalau ini terjadi Muhammadiyah kwatir, POP dikerjakan oleh kelompok yang tidak kompeten. Dari pada tidak serius, ngapain kita disitu, kita kan sama-sama tahu Muhammadiyah udah kompeten. Tanpa kita di POP, kami sudah tentu membantu pendidikan dan tidak membebani biaya pemerintah," ujarnya.
Meski menarik diri dalam program tersebut, Kasiyarno mengaku pihak Muhammadiyah akan tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetesi guru dan program pendidikan lainnya sekalipun tanpa keikutsertaan dalam program Organisasi Penggerak tersebut.