Yogyakarta, Gatra.com- Komandan Satuan Tugas Pasukan Andalan (Satgas Pasada) DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta, Endradi meminta kader untuk keluar dari partai jika membelot dari rekomendasi di Pilkada 2020. Satu kader di Bantul diminta mundur karena membelot mendukung pasangan di luar rekomendasi.

Dalam jumpa pers di kantor DPD PDIP DIY, Selasa (20/7), Endardi mengatakan seluruh kader partai wajib mengamankan dan mengawal rekomendasi partai dalam gelaran pilkada di Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.

Kader PDIP selalu tegak lurus dengan perintah dan kebijakan struktural yang telah diputuskan partai. Tiap tindakan di luar garis kebijakan partai maka harus melepaskan atribut sebagai kader, katanya.

Ketegasan ini menurut Endardi wajib ditegakan partai untuk mengantisipasi adanya pembelotan kader seperti yang terjadi pada Pilkada Bantul 2016 lalu. Saat itu banyak kader PDIP Bantul mendukung pasangan Harsono Abdul Halim Muslih yang menang atas pasangan Sri Surya Widati Misbakhul Munir.

Karena itulah, pencopotan Kasani yang sebelumnya merupakan anggota Satgas Pasada pada Senin (20/7) sore karena mendukung Suharsono Totok Sudarto sebagai pembelajaran bagi kader lain.

Kami siap mendatangi kader yang tidak mengawal dan mengawal rekomendasi partai di tiga kabupaten. Jika tidak bisa diajak kembali, kami akan persilahkan dia keluar partai, katanya.

Mantan Komandan Pasada, Drajat Sumarsono menyatakan pemecatan kader yang mendukung rekomendasi partai lain sebagai efek jera. Ini penting disampaikan agar jelas posisi politiknya," ucapnya.

Pada Minggu sore (19/7), Kasani Suprobo yang mengaku anggota Satgas Parsada DPW PDIP Bantul memberikan dukungan kepada pasangan Suharsono - Totok Sudarto yang diusung Gerindra melalui 'Relawan Gono - Gini'.

Kasani menyatakan Suharsono adalah sosok tepat untuk melanjutkan pembangunan di Bantul.

"Alasan utama kami memberikan dukungan, karena sebagai kader senior kami tidak pernah diperhatikan oleh PDIP Bantul. Malah SUharsono yang lebih memperhatikan kami," kata Kasani.