Gatra.com, Tebo - Pimpinan kelompok Suku Anak Dalam (SAD) Desa Muara Kilis, Kacamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, Temenggung Apung, memprotes penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang dinilainya tidak merata. Pasalnya, dari 36 Kepala Keluarga (KK) dalam kelompok yang dia pimpin, hanya 10 KK yang menerima bantuan tersebut. 

"Ini yang nantinya membuat warga saya ribut. Soalnya tidak semuanya menerima bantuan," kata Temenggung Apung, Minggu (19/7).

Apung menjelaskan, bantuan tersebut diserahkan di Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Tebo pada Sabtu kemarin (18/07). Hampir rata-rata warga SAD yang berada di area Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) menerima bantuan tersebut, termasuk Suku Talang Mamak di Pemayongan. 

"Hanya kelompok saya sebagain yang menerima bantuan," ujarnya. 

Menurut Apung, saat ini seluruh warga SAD yang dia pimpin telah memiliki data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Sementara itu, dari sejumlah kelompok SAD yang tidak memiliki data kependudukan hampir rata-rata menerima bantuan tersebut.

"Ada kelompok yang menerima bantuan per jiwa bukan per KK. Bahkan ada juga yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai penerima," ujar Apung.

Semestinya, kata Apung, harus dilakukan pendataan terlebih dahulu sebelum diberikan bantuan, agar bantuan tersebut tepat sasaran dan merata.

"Kasihan sama warga saya yang seharusnya layak menerima bantuan, namun tidak menerimanya, dan ini yang bakal membuat ribut di kelompok saya," ujar Apung.

Keluhan Temenggung Apung ini dibenarkan pendamping SAD Kabupaten Tebo, Ahmad Firdaus. Dia mengaku binggung atas penetapan data SAD penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.

"Ya binggung, kok yang belum memiliki data kependudukan menerima bantuan dan itu hampir per jiwa bukan per KK. Sementara, kelompok Temenggung Apung, dari 36 KK hanya 10 KK yang terdaftar dan menerima bantuan. Itu datanya dari mana?" katanya. 

Firdaus mengungkapkan bahwa data SAD penerima bantuan dari Kemensos tersebut sudah diklarifikasinya kepada Dinas Sosial Kabupaten Tebo. Namun, Dinas Sosial juga tidak mengetahui soal penetapan data tersebut.

"Kata pihak Dinas Sosial data itu dari pusat, bukan mereka yang menerapkan," ujar Firdaus. 

Untuk itu, Firdaus minta kepada pihak terkait agar kembali mendata SAD agar bantuan yang diberikan benar-benar merata dan tepat sasaran.