Lombok Timur, Gatra.com - Masih tinggi dan borosnya kuota internet untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara online (virtual) bagi para siswa khususnya di kalangan Pondok Pesantren (Ponpes) di Pulau Lombok membuat keluarga para siswa pesantren yang sebagian besar dari kalangan tidak mampu menolak surat edaran (SE) pemerintah bagi pembelakukan KBM secara virtual.

“Alasan utamanya selain proses belajar dimaksud belum terlalu familiar di kalangan siswa yang tengah mengeyam pendidikan di pesantren, juga karena sebagian besar siswa pesantren berasal dari kalangan tidak mampu atau orangtuanya berpenghasilan rendah. Syukur-syukur bisa sekolah. Di Pesantren kami menampung siswa yang tak mampu dengan tujuan untuk tetap bersekolah dan kami gratiskan biaya sekolahnya,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam NTB, Dr H Lemen Arjiman, MT, M.Pd kepada Gatra.com di Lombok Timur, Kamis (16/7).

Menurut Lemen Arjiman, keharusan belajar dari rumah dengan sistem daring ini tentu akan memberatkan orang tua wali siswa dari sisi pengadaan kuota internet yang nilainya tidak sedikit. Kecuali itu sinyal internet di pemukiman para santri yang sebagian besar tinggal di pedesaan, perbukitan dan di daerah pesisir juga tidak stabil dan berpengaruh terhadap kelancaran berkomunikasi antar siswa dan guru.

“Di Lombok Utara, di Lombok Tengah dan Lombok Timur kan topografi alamnya banyak perbukitan dan pegunungan. Bagaimana berharap sinyal yang baik, kalau diterapkan KBM virtual ini,” kata Ketua Pembina Yayasan Babussalam ini.

Dikatakan, proses belajar mengajar di Ponpes yang berada dibawah pembinaan Kementerian Agama (Kemenag) selama ini terbiasa dilakukan secara luring (tatap muka). Pemberlakuan pola belajar seperti ini ternyata sulit dihilangkan mengingat kedekatan emosional antara guru dan siswa terbangun sejak lama melalui interaksi pembelajaran secara manual.

“Kami memahami proses belajar-mengajar yang dianjurkan pemerintah seperti ini dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19 saat ini. Meski demikian kita di Ponpes juga tetap mematuhi protokoil kesehatan dalam proses belajar-mengajar dengan menyiapkan siswa cuci tangan menggunakan sabun, penggunaan masker, hand sanitizer dan lainnya. Ketentun-ketentuan yang disyaratjkan dalam protokol kesehatan di area public juga kita antisipasi,” ujar Lemen.

Lemen menambahkan, keinginan pemerintah agar di setiap Ponpes disiapkan gedung khusus untuk menampung siswa yang kurang sehat atau menyiapkan ruang isolasi, justru makin membebani Ponpes. Hal ini mengingat keterbatasan finansial yang ada di Ponpes sangat tidak memungkinkan untuk menyiapkan sarana prasarana dimaksud. Terlebih bangunan Ponpes di Lombok cukup banyak yang rusak berat karena guncangan gempa Agustus 2018 lalu.

“Perlu diketahui kebutuhan operasional pesantren selama ini kita banyak berharap dari para donatu r yang peduli akan kelangsungan pendidikan peserta didik. Kita berharap pemerintah agar lebih memahami situasi kondisi kepesantreanan yang hanya bermodalkan semangat dan berjiwa besar untuk mencerdaskan genarasi bangsa ini,” tutup Lemen.

Foto: