Pemalang, Gatra.com - Tingkat kerawanan pilkada di Kabupaten Pemalang yang akan dihelat 9 Desember mendatang menduduki peringkat kedua di Jawa Tengah (Jateng). Potensi kerawanan paling tinggi salah satunya adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tingkat kerawanan tersebut berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu Jateng. Berdasarkan pemetaan itu, pilkada Pemalang menduduki peringkat kedua di bawah pilkada Kabupaten Sukoharjo dengan total skor 231,90.

Tingkat kerawanan tertinggi pada konteks politik yang meliputi keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran.

"Sesuai pemetaan IKP, tingkat kerawanan pilkada Kabupaten Pemalang memang tertinggi kedua di Jateng," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemalang Hery Setiawan, Rabu (15/7).

Hery mengatakan, selain konteks politik, dimensi kerawanan lain yang juga perlu diwaspadai yakni konteks sosial meliputi gangguan keamanan bencana alam dan sosial, serta kekerasan atau intimidasi kepada penyelenggara pemilu. Kemudian konteks infrastruktur meliputi dukungan teknologi informasi dan konteks pandemi yang antara lain meliputi anggaran pilkada terkait Covid-19.

"Kecamatan-kecamatan yang menjadi zona merah Covid-19 juga rawan. Kita sudah petakan kerawanan di situ," ujar Hery.

Koordinator Bidang Pengawasan Bawaslu Pemalang Abdul Maksus mengatakan, pemetaan IKP digunakan sebagai deteksi dini agar potensi kerawanan tidak sampai terjadi.

"Maka kami memaksimalkan pencegahan dan pengawasan berdasarkan pemetaan IKP. Salah satu upayanya, kami sudah berkirim surat imbuan kepada Bupati Pemalang terkait netralitas ASN dan kepala desa. Surat imbuan juga dikirim ke partai politik, ormas dan KPU," ucapnya.