Washington DC, Gatra.com – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan sikap tegasnya menolak klaim Cina atas sumber daya alam di lepas pantai Laut Cina Selatan (LCS). Washington berpandangan upaya perburuan sumber daya di LCS oleh Beijing sebagai tindakan ilegal.

AS diketahui sudah lama menentang klaim teritorial Cina di LCS, bahkan Paman Sam rutin mengirimkan kapal perangnya untuk menunjukkan kebebasan navigasi di perairan LCS. Komentar keras Pompeo dari Gedung Putih memojokkan Cina dalam kontestasi penguasaan wilayah di LCS.

“Beijing menggunakan intimidasi untuk menggerogoti hak berdaulat negara-negara pantai Asia Tenggara di Laut Cina Selatan, merisak akses mereka terhadap sumber daya lepas pantai, memaksakan kekuasaan unilateral, dan mengganti hukum internasional dengan yang kuat yang benar,” ujar Mike Pompeo dalam keterangan resmi yang dirilis Deplu AS, Selasa (14/7).

Bekas Bos CIA itu menyebutkan Cina tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan kehendaknya di kawasan LCS secara sepihak. Beijing tidak punya landasan hukum untuk mengklaim “Sembilan Garis Putus-putus” (Nine-Dash Line) di LCS setelah resmi mereka umumkan pada 2009.

Baca juga: Konflik Hegemoni AS-Cina di LCS, Pemerintah Wajib Waspada

“Dalam keputusan yang diraih dengan suara bulat pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase yang didasari Hukum Konvensi Laut 1982, dimana RRC juga anggota, telah menolak klaim maritim RRC akibat tidak memiliki landasan dalam hukum internasional. Mahkamah secara tegas berpihak pada Filipina, yang mengajukan kasus arbitrase ini, dalam hampir semua klaim,” katanya.

Pompeo menegaskan AS menolak semua klaim di wilayah perairan sekitar Vanguard Bank (Vietnam), Luconia Shoal (Malaysia), perairan ZEE Brunei, dan Natuna Besar (Indonesia). “Setiap tindakan RRC mengganggu pengembangan perikanan dan hidrokarbon negara-negara lain di wilayah perairan ini ataupun melakukan tindakan serupa secara sepihak tidak dibenarkan secara hukum”.

RRC menurutnya tidak memiliki klaim teritorial dan maritim yang sah atas James Shoal sebuah unsur di bawah permukaan laut berjarak 50 mil laut dari Malaysia dan sekitar 1.000 mil laut dari pantai China. Joan Shoal sering disebut sebagai propaganda RRC sebagai teritorial Cina paling Selatan.

Baca juga: Cina Makin Agresif di LCS, Berkukuh, Tebar Proxy

“Hukum internasional menegaskan secara jelas bahwa unsur di bawah permukaan laut seperti James Shoal tidak dapat diklaim oleh negara manapun dan tidak dapat dihitung sebagai zona maritim. James Shoal bukan dan tidak pernah menjadi wilayah hukum RRC dan oleh sebab itu Beijing tidak dapat menuntut hak maritim secara sah atas unsur tersebut,” katanya.

Tangan kanan Presiden Trump itu mengatakan di LCS, Amerika Serikat terus berupaya memelihara perdamaian dan stabilitas, menjunjung kebebasan di laut sesuai konvensi hukum internasional, menjaga arus perdagangan tanpa rintangan, serta menentang upaya paksaan atau kekuatan untuk menyelesaikan sengketa.

“Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya oleh AS, dan seperti yang secara khusus dinyatakan dalam konvensi, keputusan Mahkamah Arbitrase adalah final dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Hari ini kami menyelaraskan posisi AS terkait klaim maritim RRC di Laut Cina Selatan dengan keputusan Arbitrase”.

Pompeo mengakhiri pernyataannya bahwa dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut Cina Selatan sebagai imperium laut mereka. “Amerika berdiri bersama sekutu dan mitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan atas sumber daya lepas pantai yang konsisten dengan hak dan kewajiban mereka di bawah hukum internasional,” pungkasnya.

Penyataan Menlu Pompeo terkait posisi AS terkait klaim maritim di LCS semakin membuat “panas dingin” hubungan AS-Cina. Atas pernyataan Pompeo, Cina menegaskan bahwa penolakan AS terhadap klaim Beijing di LCS berpotensi memicu eskalasi konflik di wilayah tersebut. Dalam pernyataan Kedubes Cina dikutip dari CNBC (14/7), Cina menganggap komentar Kementerian Luar Negeri AS menentang upaya Cina dan negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian Laut Cina Selatan.