Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang ditandatangani Presiden Xi Jinping, diberlakukan di Hong Kong mulai bulan ini. Aktivis pro-demokrasi makin tertekan. Taiwan ikut terancam.

Aktivis Joshua Wong (23 tahun) seperti kehilangan nyali. Beberapa menit setelah parlemen Cina meloloskan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional Hong Kong pada Selasa, 30 Juni lalu, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik di kota pulau itu. "Dengan ini, saya menyatakan mundur dari Demosisto," kicaunya lewat akun Twitter @joshuawongcf pada pukul 09.53 waktu setempat.

Demosisto merupakan partai pro demokrasi paling vokal. Wong sendiri telah berulang kali masuk penjara demi membela kemerdekaan Hong Kong. Ia pun masuk nominasi penerima Nobel Perdamaian pada 2017.

Wong menyatakan, hukum baru tersebut menandai berakhirnya Hong Kong seperti yang dunia ketahui sebelumnya. Mulai sekarang, Hong Kong memasuki era baru pemerintahan teror, seperti Teror Putih di Taiwan, dengan adanya penuntutan hukum secara sewenang-wenang, persidangan rahasia, pengakuan paksa, penjara gelap, larangan media, dan sensor politik, seperti dilansir BBC.

Seperti dilaporkan Reuters, UU Keamanan Nasional Hong Kong telah memicu perubahan paling radikal terhadap cara hidup bekas koloni Inggris itu sejak kembali ke pemerintahan Cina pada 23 tahun yang lalu. UU baru itu melarang aktivitas yang Cina definisikan sebagai gerakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing. Bagi yang melakukan hal-hal tersebut, akan diancam dengan hukuman seumur hidup. 

Aturan ini sah berlaku di Hong Kong pada Rabu dini hari 1 Juli lalu, beberapa jam setelah ditandatangani oleh Presiden Xi Jinping. Tepat saat peringatan 23 tahun Cina mengambil kembali kendali atas bekas jajahan Inggris itu, yang terjadi pada 1997 silam.

Tak hanya Wong yang akhirnya balik kanan. Sejumlah aktivis pro demokrasi Hong Kong langsung undur dari medan perang politik yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Rekan seperjuangan Wong yang juga pendiri Demosisto, Nathan Law (27 tahun) disebut telah pergi ke luar kota. Setelah dua minggu tak diketahui posisinya, Law mengungkapkan ia kini berada di London. 

Dalam wawancara dengan CNN, Law memastikan bahwa ia akan terus berjuang. "Saya pikir ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk tidak meninggalkan garis depan perjuangan di kancah internasional. Kita tetap butuh orang untuk bisa bekerja di level internasional, untuk melakukan kerja advokasi," ucapnya.

Grup pro kemerdekaan, Hong Kong National Front, juga mengumumkan lewat Twitter bahwa mereka membubarkan organisasinya di Hong Kong. Namun, cabang yang ada di Taiwan dan Inggris disebut akan terus bekerja.

***

Selama ini, Hong Kong yang diserahkan Inggris ke Cina lewat kesepakatan Sino-British Joint Declaration itu, hidup di bawah konstitusi mini sendiri yang disebut Undang-Undang Dasar. UU ini memungkinkan Hong Kong mempertahankan sistem politik, hukum, dan ekonominya sendiri yang terpisah dari Cina hingga 2047. Namun Pemmpin Hong Kong, yang dikenal sebagai pro-Beijing, Carrie Lam, menyambut baik UU Keamanan Nasional. "Tak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya. "Selama 23 tahun terakhir, ketika orang-orang khawatir soal kebebasan berbicara, berekspresi, dan melakukan protes di Hong Kong, kita membuktikan lagi bahwa Hong Kong menjunjung nilai-nilai itu."

Tak hanya Lam, lusinan pendukung Beijing membuka sampanye dan mengibarkan bendera Cina dalam perayaan di depan markas besar pemerintah. "UU ini akan meninggalkan mata-mata anti-Cina dan orang-orang yang membawa kekacauan ke Hong Kong tanpa tujuan," ujar seorang pria tua bermarga Lee kepada Reuters.

Lam, dalam sebuah pesan video kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, mendesak komunitas internasional menghormati hak negaranya untuk menjaga keamanan nasional. Ia mengatakan, UU itu tidak akan merusak otonomi kota atau peradilan independennya. Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong juga telah berulang kali mengatakan, UU ini ditujukan untuk beberapa pembuat onar serta tidak akan memengaruhi hak, kebebasan, atau kepentingan investor.

Namun faktanya, polisi segera memaksimalkan fungsi UU baru itu. Dalam sepekan, mereka telah menahan sekitar 300 orang dengan tuduhan dugaan pelanggaran atas UU baru. Polisi membubarkan segelintir aktivis yang memprotes UU di sebuah pusat perbelanjaan. Toko-toko pro demokrasi yang selama ini menjual perlengkapan demonstrasi, terpaksa menutup usaha. Tak hanya itu, semua buku terkait aktivitas pro demokrasi, termasuk buku karya Wong, disingkirkan dari perpustakaan publik.

Kantor berita resmi Cina, Xinhua, mengungkapan bahwa beberapa ketentuan UU bisa saja menggantikan UU Hong Kong yang ada. Dengan adanya aturan ini, kekuatan interpretasi atas setiap pasal dalam UU bisa menjadi kewenangan komite puncak parlemen Cina. Beijing diperkirakan akan mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong untuk pertama kalinya dan dapat menggunakan yurisdiksi untuk kasus-kasus tertentu.

Beleid ini sebenarnya juga memicu Inggris, Uni Eropa, Jepang, Taiwan, dan lainnya mengkritik kebijakan tersebut. Meski Cina menuduh protes itu sebagai gangguan dalam urusan internalnya. "Keputusan Cina untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional pada Kota Hong Kong adalah pelanggaran atas Sino-British Joint Declaration," ujar Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson.

Khawatir akan adanya pelangggaran HAM, Johnson pun menawarkan kepada warga Hong Kong pemegang visa Inggris beserta anggota keluarga mereka, kini memiliki hak mengajukan kewarganegaraan Inggris. Diketahui, setidaknya ada 350.000 orang Hong Kong yang telah berpaspor dan memiliki visa Inggris. Mereka diperbolehkan menetap di Inggris selama lima tahun sebelum mengajukan pindah warga negara. 

Aturan ini juga memicu kekhawatiran lebih dari dua pertiga investor Amerika Serikat yang beroperasi di Hong Kong, bahkan setelah perinciannya diumumkan. Namun sebagian besar tidak memiliki rencana untuk pergi, menurut sebuah jajak pendapat oleh Kamar Dagang Amerika (AmCham), dilansir South China Morning Post.

Sekitar 68% dari 183 perusahaan yang disurvei AmCham mengatakan, mereka sekarang lebih khawatir tentang UU itu dibandingkan dengan sebulan lalu, ketika mereka belum melihat penjabaran aturan dalam undang-undang itu. Para pengusaha menyatakan, UU baru tersebut tidak memiliki kejelasan dalam bahasa dan implementasinya. Kabinet Trump yang selama ini berselisih dengan Cina mengenai perdagangan, Laut Cina Selatan, dan virus corona, kini menghentikan ekspor pertahanan serta membatasi akses teknologi ke Cina.

***

Di pulau lain, Taiwan turut gelisah dengan pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Pemerintah Taiwan juga memperingatkan warganya tentang risiko yang meningkat ketika mengunjungi Hong Kong. "Kami sangat kecewa bahwa Cina tidak dapat memenuhi janjinya. Ini membuktikan bahwa "satu negara, dua sistem" tidak memungkinkan untuk berlaku," kata Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, setelah UU Keamanan Hong Kong disahkan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Cina telah memasuki wilayah udara teritorial Taiwan hampir setiap hari. Beijing menuduh Tsai melakukan gerakan komplotan separatis karena berpidato di forum demokrasi internasional. Administasi Xi Jinping telah memperingatkan pemerintah Taiwan untuk berhenti menyediakan tempat berlindung bagi para aktivis politik Hong Kong, yang berbondong-bondong pindah ke wilayah yang disebut sebagai benteng kebebasan berbahasa Cina terakhir di dunia.

Meski demikian, sejumlah ahli menilai bahwa kemungkinan konflik militer antara Cina dan Taiwan masih kecil. Hal ini karena biaya yang harus dikeluarkan Beijing akan luar biasa, termasuk korban yang signifikan dan kerusakan pada kedudukan internasionalnya. Namun kedua belah pihak bergerak makin jauh satu sama lain, dengan sedikit keinginan untuk berkompromi. "Hong Kong menjadi kurang bebas, sehingga rasa takut kita meningkat. Karena sifat Cina, ada kemungkinan konflik yang tinggi," kata Chen Po-wei, anggota parlemen Taiwan pendukung kemerdekaan. 

The New York Times melaporkan, pernyataan berulang kali oleh Tsai untuk menjaga kedaulatan pulau itu, menjadi ruang bagi ketegangan lebih besar di bulan-bulan mendatang. Upaya Xi untuk mengendalikan perbedaan pendapat di Hong Kong, hanya meningkatkan rasa krisis dan menggalang kekuatan pro-kemerdekaan yang telah mendorong Tsai berbuat lebih banyak.

Tsai memenangkan pemilihan ulang dengan telak pada Januari atas Han Kuo-yu, seorang kandidat yang mendorong hubungan lebih dekat dengan Cina. Sebuah survei pada Mei oleh Academia Sinica, lembaga penelitian di Taiwan, menemukan bahwa hanya 23% penduduk Taiwan yang menganggap Cina sebagai "teman Taiwan". Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya, yakni 38%.

Flora Libra Yanti

***

POINTERS & KUTIPAN

"Hong Kong memasuki era baru pemerintahan teror, dengan penuntutan sewenang-wenang, penjara hitam, persidangan rahasia, pengakuan paksa, larangan media, dan sensor politik."

- Aktivis Joshua Wong

"Tak ada yang perlu dikhawatirkan."

- Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam

Beijing diperkirakan akan mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong untuk pertama kalinya dan dapat menggunakan yurisdiksi untuk kasus-kasus tertentu.