Home Hukum Aliansi Anti Komunis: Bubarkan Partai Inisiator RUU HIP

Aliansi Anti Komunis: Bubarkan Partai Inisiator RUU HIP

Purworejo, Gatra.com - Ratusan massa berunjuk rasa menentang pemgesahan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis. Mereka tidak hanya dstang dari Purworejo namun dari berbagai darrah sekitar seperti, Magelang dan Cilacap.

Usai berorasi di Alun-alun Purworejo, mereka bergerak ke DPRD Purworejo, di sana mereka diterima oleh para pimpinan dewan. Antara lain, Dion Agasi Setiabudhi (Ketua), Kelik Susilo Ardani (Wakil), Frans Sudarmaji (wakil) dan Muhammad Abdullah (anggota).

"Kami meminta agar Polri berani mengusut inisiator RUU HIP, dia telah terbukti makar. Tak peduli siapa pun entah pribadi, ormas atau pun Parpol harus diberi sanksi karena telah berupaya makar," kata Gus Luthfi, koordinator aksi unras usai bertemu dengan para pimpinan dewan. 

Namun saat ditanya bisakah menyebut organisasi/parpol yang mereka duga sebagai inisiator RUU HIP, pengasuh Ponpes Al Anshori Kecamatan Grabag ini mengelak dengan menyebut biarkan aparat yang menyelidiki dan menentukan.

Ia melanjutkan, sangat keberatan dengan usulan pasal yang menyebutkan Ketuhanan yang Berkebudayaan. "Berarti itu menuntut Tuhan berbudaya, disamakan dengan manusia. Jika HTI yang ingin mengganti ideologi dengan khilafah dibubarkan, inisiator RUU HIP juga harus dibubarkan," kata Gus Luthfi.

Ulama muda ini melanjutkan bahwa, Indonesia lebih penting dari pada Parpol, kenyataannya Parpol tak bisa menyejahterakan rakyat. 

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi mengatakan, aksi unras ini membuktikan kecintaan mereka pada NKRI. "Kita 100% setuju Pancasila yang dibacakan 18 Agustus 1945 sudah final, inkracht dan abadi. Menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak akan memberikan tempat paham komunisme," kata Dion disambut tepuk tangan perwakilan pengunjuk rasa.

Politisi muda PDIP ini juga berjanji akan meneruskan amanah aspirasi tersebut ke DPR RI. "Kami akan mengirimkan surat ke DPR RI. Jika situasi memungkinkan, kami akan audiensi ke gedung DPR RI dan bahkan ke Presiden RI. Kami akan terus kabarkan perkembangan penyampaian aspirasi ini," tegas Dion.

1945