Jakarta, Gatra.com – Pemerintah Indonesia menyelamatkan puluhan pengungsi etnis Rohingya yang memasuki perairan Aceh Utara. Para pengungsi tersebut saat ini ditampung di bekas kantor imigrasi Lhoksemauwe. Keputusan untuk mendaratkan 99 orang etnis Rohingya di Aceh itu didasarkan atas HAM dan kemanusiaan karena kondisi pengungsi yang sangat memprihatinkan dan membahayakan jiwa mereka.

“Para migran sekarang ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Dan mulai 1 Juli, menurut rencana, akan dipindahkan ke lokasi yang lebih proper sarananya,” kata Retno dalam konferensi pers secara daring pada 30 Juni 2020. Pihak Kemlu RI mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk satgas penanganan pengungsi luar negeri, pemda, TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan dinas sosial di Aceh Utara.

Untuk diketahui Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) telah mulai mendata para pengungsi Rohingya yang diselamatkan dari perairan Aceh Utara pada pertengahan Juni lalu. UNHCR telah memulai proses registrasi sejak 5 Juli dan diperkirakan selesai pada 12 Juli mendatang.

Atas keputusan dan langkah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat (AS) turut menyampaikan apresiasi. Juru Bicara Deplu AS, Mortan Ortagus mengatakan kesigapan pemerintah RI mendaratkan 99 pengungsi Rohingya di perairan Indonesia sudah tepat dan dihargai pihak internasional.

“Kami sangat menghargai tindakan kemanusiaan Indonesia sehubungan populasi rentan ini dan Indonesia telah menunjukkan peran sebagai pemimpin di ASEAN terkait isu penting ini. Sekaligus menjadi contoh kuat bagi negara-negara di kawasan dan seluruh komunitas internasional,” ujar Mortan dalam keterangan resminya.

Pemerintah AS mendorong pembagian tanggung jawab dan kerja sama regional untuk operasi pencarian dan penyelamatan serta pendaratan yang aman terhadap para migran yang terdampar di pantai negara-negara ASEAN khususnya di musim pandemi Covid-19 ini.

“Pada saat yang bersamaan, kami sangat terusik akan laporan bahwa militer Birma telah melakukan tindakan ofensif di kota Rathedaung, negara bagian Rakhine, yang tampaknya telah mengakibatkan ribuan orang terlantar, termasuk etnis Rakhine dan Rohingya,” ucapnya.

Pemerintah AS menurutnya punya keprihatinan yang dalam terkait eskalasi kekerasan antara militer Birma dan Tentara Arakan serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. “Kami menegaskan seruan kami sebelumnya tentang penghentian pertempuran, dialog damai, dan upaya baru untuk melindungi komunitas setempat, serta akses untuk organisasi kemanusiaan,” pungkasnya.