Karanganyar, Gatra.com- Program Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLTDD) diperpanjang tiga bulan, yakni Agustus-Oktober 2020. Anggaran di rekening desa diklaim cukup membiayainya.

Terkait perpanjangan BLT DD itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Jawa Tengah, Agus Heri Bindarto mengatakan pemdes tak perlu mengeluh anggarannya habis memulihkan dampak Covid-19. Lagipula, pemerintah pusat sudah menginstruksikan penggunaannya untuk jaring pengaman sosial (JPS). Ia menghitung DD di tiap desa mencukupi.

"Sebanyak 162 desa di Karanganyar, masing-masing menerima DD Rp 900 juta-Rp 1,2 miliar. Pencairannya dibagi tiga tahap dengan porsi 40 persen pada tahap I, 40 persen tahap II dan 20 persen tahap III. Dalam perpanjangan BLT DD, tiap penerima enggak Rp 600 ribu. Tapi hanya Rp 300 ribu saja selama tiga bulan,"  katanya kepada Gatra.com di ruang kerjanya, Selasa (7/7).

Saat ini, pencairan BLTDD telah dilalui dua tahap ke 13.991 keluarga penerima manfaat (KPM). Pada pencairan tahap II lalu menghabiskan Rp 8.394.600.000. Jumlah ini sama untuk nominal anggaran dan jumlah KPM di tahap I. Agus mengatakan, pencairan tahap III sedang diproses surat perintah pencairan dana (SP2D). Adapun penerimaan dana ke KPM secara cash and carry. Dalam hal ini petugas Bank Jateng membantu pencairannya ke 15 kecamatan sedangkan satu kecamatan lagi ditangani BKK Tasikmadu.

Ia menyebut pencairan di tahap III berpotensi berubah untuk nominal anggaran dan jumlahnya. Hal itu bisa disebabkan ada penerima ganda memperoleh bantuan pemerintah pusat.

"Perubahan data penerima harus melalui musyawarah desa. Misalkan dia ternyata menerima ganda, akan diberi pilihan salah satu saja. Apakah itu BLT DD ataukah BST atau malah BPNT," jelasnya.

Terkait perpanjangan BLTDD, pemerintah desa diminta menyisir kembali warganya yang belum mendapatkan bantuan JPS. Meski hanya dijatah Rp 300 ribu, itu lebih baik daripada mereka tanpa perhatian sama sekali.

Agus meminta pemdes tak perlu khawatir JPS bakal menguras keuangan desa. Sebab, masih tersisa anggaran yang lumayan untuk membangun sarana prasarana desa.

"Misalnya untuk pencairan DD tahap I 40 persen. Tidak harus semuanya untuk BLT DD. Ada desa yang hanya menyalurkan BLT DD hanya ke 10-20 orang saja. Sisa anggarannya bisa untuk pembangunan desa," katanya.