Jakarta, Gatra.com – Sekretaris Kementerian Koperasi (Sesmekop) dan UKM, Prof. Rully Indrawan, mengatakan, baru ada 4 bank yang telah mengajukan klaim atas dana talangan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN) untuk sektor UMKM.

Rully dalam konferensi pers di Kemekop dan UKM, Jakarta, Senin (6/7), bersama Direktur Pemulihan Ekonomi Nasional Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI), Supari, menyampaikan, keempat bank tersebut yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BPD Kaltimtara.

"Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR agar segera melakukan klaim ke pemerintah," katanya.

Menurut Rully, jika bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mengajukan klaim, maka akan terjadi keterlambatan pembayaran dari pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur.

"Sementara Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar Kementerian dan Lembaga mempercepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp123,46 triliun," ujarnya.

Semetara itu, Supari mengatakan, selama pandemi Covid-19, pihaknya melakukan tiga langkah strategis, yakni penyelamatan pelaku UMKM, implementasi program PEN, dan tetap menyalurkan kredit UMKM pada masa pandemi ini.

"Selama 5 bulan pandemi ini, Bank BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp56 triliun, dari target sebesar Rp120 triliun. Kami optimistis, KUR akan tersalurkan seluruhnya hingga akhir tahun," ujarnya.

Menurutnya, ketika aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru. Bank BRI akan mengimplementasikan seluruh kebijakan PEN. Salah satunya, subsidi bunga untuk memperpanjang napas usaha UMKM.

Begitu juga dengan skema penjaminan yang nantinya diperuntukkan untuk akselerasi recovery usaha milik UMKM. "Bank BRI akan terus mendampingi dan memberdayakan UMKM. Bahkan, ketika nasabah melakukan perubahan usaha dari offline ke online dengan tujuan efisiensi," ujarnya.

Supari optimistis langkah Bank BRI lebih cepat ?dalam proses akselerasi implementasi kebijakan PEN. "Selama Mei-Juni 2020, kita sudah menyelamatkan sebanyak 2,7 juta UMKM dengan nilai kredit sebesar Rp110 triliun," katanya.

Pelaku usaha kecil penerima KUR dari Bank BRI, Zaenab, mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berimbas hampir ke semua sektor, termasuk UMKM di Tanah Air. Menurutnya, omset penjualan warung kelontongnya menurun hingga 90%.

"Untungnya, ada kebijakan dari pemerintah, yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk pelaku KUMKM, yang amat meringankan beban dengan subsidi bunga cicilan," ungkapnya.

Zaenab mengaku sangat tebantu dengan adanya PEN ini, sehingga mendapatkan penundaan pembayaran cicilan atau angsuran KUR selama 6 bulan. Ia mendapat KUR dari Bank BRI pada 31 Juli 2019 lalu dengan angsuran Rp2,485 juta per bulan.

"Saya juga mendapat subsidi tambahan sebesar Rp2,1 juta. Jadi, angsuran perbulan yang harus saya bayar hanya Rp300 ribuan saja," kata Zaenab.

Senada dengan Zaenab, pelaku usaha warung kelontongan lainnya, Dedi Achyadi juga mengaku penjualan dagangannya menurut drastis akibat dampak pandemi Covid-19. Bahkan, pria berkaca mata ini mengaku bahwa usahanya nyaris bangkrut.

Di tengah sulitnya perekonomian, Dedi mengatakan, harus membayar cicilan KUR yang diperolehnya dari Bank BRI sejumlah Rp50 juta. ?Per bulannya, ia harus membayar cicilan sebesar Rp2,9 juta.

"Dengan adanya program PEN, saya hanya mencicil angsuran pokok sebesar Rp134 ribu," ugkapnya.

Begitu juga dengan Trisnowati, pelaku usaha penjualan alat-alat memasak yang sangat terdampak dari wabah pandemi ini. "Dalam kondisi normal, saya biasa menjual paling sedikit 5 unit alat masak. Undangan demo masak pun datang setiap hari. Tapi, selama pandemi, semuanya hilang," ujarnya.

Padahal, Trisnowati memiliki tanggung jawab atas KUR yang sudah diperolehnya sebesar Rp500 juta. Dengan cicilan sekitar Rp13 jutaan per bulan, tentu bukan beban yang ringan. "Alhamdulillah, dengan kebijakan PEN dari pemerintah, saya mendapat penangguhan untuk pembayaran angsuran pokok," katanya.

Trisnowati pun untuk sementara hanya diwajibkan mengangsur sebesar Rp1,68 juta per bulan. Dan kini, setelah mendapat tambahan subsidi bunga dari pemerintah, Trisnowati hanya wajib membayar sebesar Rp300 ribuan saja.

"Alhamdulillah, dari uang yang ada, yang harusnya untuk membayar cicilan KUR, bisa saya putar kembali untuk usaha. Kini, saya beralih ke penjualan online. Meski belum sebagus waktu saat normal, namun penjualan secara online yang saya lakukan, mulai terlihat hasilnya," kata Trisnowati.