Mataram, Gatra.com – Gonjang-ganjing penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 kembali merebak. Penyebabnya tak lain pengajuan tambahan anggaran bagi KPU RI hingga saat ini belum direalisasikan pemerintah pusat. Usulan tambahan tersebut sangat bernilai yang akan diperuntukkan untuk memenuhi semua kebutuhan Pemilu di tengah pandemi COVID-19.

Namun bagi KPU NTB, di kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilukada tak ada masalah teknis yang berarti. Bahkan hasil koordinasi KPU NTB dengan KPU kabupaten/kota yang akan melakukan verifikasi faktual (verfak) semua sudah mulai berproses.

Baca Juga: Usulan Tambahan Anggaran Pilkada Ditolak Pemkab Sumba Timur

“Saya enggak ngerti ya teknis keuangannya, namun di Lombok Tengah APD sendiri sudah siap,” ujar Ketua KPU NTB, Shardi Soud kepada Gatra.com di Mataram, Sabtu (4/7).

KPU Kota Mataram dan KPU Lombok menyatakan para petugas pemungutan suara (PPS) sudah dilakukan rapid test. “Rapid test PPS dan tim verifikator untuk memastikan mereka bebas dari virus Corona. Selain itu agar tidak jadi carrier virus bagi masyarakat,” tambahnya.

Menurut mantan Ketua KPUD Kabupaten Sumbawa ini, berbagai laporan persiapan KPU kabupaten/kota memperlihatkan pelaksanaan Pilkada Serentak di NTB optimis dan tetap bisa berjalan lancar.

Baca Juga: Bawaslu Sumba Barat Minim Tenaga Pengawas PPDP Pemilu 2020

Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin mengatakan, usulan anggaran Rp4,7 triliun dai KPU RI akan dipergunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD). Dari jumlah sebanyak itu, KPU Kota Mataram sebelumnya telah mengusulkan tambahan anggaran 

Dikatakan Husni, anggaran pelaksanaan Pikada tidak mengalami perubahan. “Anggaran tahapan tidak ada yang diganggu-gugat. Kami berharap tentu sesuai dengan usulan kami,” kata Husni.