Semarang, Gatra.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2020/2021 mengalami banyak masalah. Sistem baru itu terkesan dipaksakan dan tidak melihat kondisi di masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya mengaku, pernah meningatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Seharusnya pemerintah membuat regulasi yang mudah dimengerti oleh pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta ada penjabaran regulasi berdasarkan hasil kajian.

"PPDB yang kemarin itu belum sempat dikaji, belum sempat dicoba, tapi sudah dilaksanakan akibatnya begitu, masing-masing provinsi menerapkannya berbeda, itu sudah gak boleh, harusnya sama dan seragam," katanya di Semarang, Jumat (3/7).

Pria yang akrab disebut Yoyok itu bahkan mengatakan, Komisi X DPR RI menyebut PPDB 2020 sebagai kekacauan nasional. Sebab, pelaksanaan di lapangan menimbulkan berbagai permasalahan.

Selain itu, Komisi X DPR RI dari awal sudah mengingatkan Kemendikbud ketika ingin mengubah terkait zonasi pada PPDB tahun ini. Karena PPDB tahun lalu sudah berjalan baik sehingga kalau diubah justru akan menimbulkan gejolak baru.

"Tapi pada saat itu Menteri Pendidikan merasa optimistis, yakin betul dengan kebijakan baru ini akan berjalan dengan baik," katanya.

Ia bmeminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA/SMK.

"Diulang lagi gak ada masalah sampai di daerah itu ditemukan formula yang tepat," ujarnya