Siak, Gatra.com - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Jamaluddin mengaku kaget adanya informasi data bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang amburadul mencapai 1.400 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Siak. "Waktu rapat kemarin, jumlahnya tak sebanyak itu. Tapi nanti akan kita evaluasi lagi. Saya akan panggil instansi terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini," kata Jamaluddin menjawab Gatra.com, Rabu (1/7).

Saat disampaikan 1.400 data yang amburadul itu berasal dari Dinas Sosial Siak, Jamaluddin terlihat sedikit kaget. Kendati dia mengakui adanya temuan data bansos Covid-19 yang tumpang tindih, namun angkanya tidak mencpapai 1.400 KK. "Rasanya tak sebanyak itu lah. Tapi, ya sudahlah, tak usah kita perdebatkan lagi. Saya janji akan memanggil Dinas Sosial untuk menuntaskan persoalan ini. Apalagi kemaren saya baca juga ada pernyataan dari Ketua DPRD Siak terkait masalah data bansos ini," jelas Jamaluddin.

Dia menyampaikan, menjelang penyaluran bansos tahap II pertengahan bulan Juli 2020, Pemkab Siak terus melakukan perbaikan terhadap data penerima bansos. Sehingga, tidak ada lagi persoalan saat realisasi di lapangan, seperti penyaluran tahap I beberapa waktu lalu.

"Perlu juga dipahami, proses penyaluran bansos tahap I waktunya sangat mepet. Sebab, menjelang lebaran semuanya harus selesai. Jadi wajar saja kalau ada kesalahan data di lapangan. Tapi ini menjadi catatan kita untuk penyaluran tahap II," tegas Jamaluddin.

Sebelumya, Ketua DPRD Siak Azmi mengaku kaget adanya informasi terkait bantuan bansos Covid-19 yang datanya amburadul. Dia menyarankan agar Pemkab Siak melalui instansi terkait agar secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Sehingga, pada penyaluran tahap II masalah data yang amburadul ini tak ditemukan lagi.

"Dari awal saya sudah ingatkan Pemkab Siak agar jangan main-main dengan data penerima bansos Covid-19 ini. Buktinya, masih ditemukan  sebanyak 1.400 kepala keluarga (KK) di Siak yang datanya kacau. Saya ingatkan lagi, persoalan data yang kacau ini harus segera dievaluasi," tegas Azmi menjawab Gatra.com.

Disebutkan legislator Partai Golkar ini, persoalan Covid-19 menjadi perhatian semua pihak, sebab dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat besar. Untuk itu, Pemkab Siak harus lebih hati-hati melakukan pendataan bagi warga yang berhak mendapatkan bansos Covid-19 tersebut.

"Ikuti saja aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau teknisnya, tentu Pemkab Siak melalui instansi terkait lebih paham. Intinya, jangan sampai bansos Covid-19 salah sasaran, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat," tegas Azmi.

Plt Kepala Dinas Sosial, Robiati melalui sekretarisnya Wan Idris menegaskan,  data penerima bansos merupakan usulan dari desa atau kelurahan yang diverifikasi pihak kecamatan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial.

"Aturan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 tentang pengusulan keluarga penerima manfaat bantuan sosial Covid-19. Untuk tahap I, kita sudah salurkan sembako senilai Rp250 ribu berdasarkan data yang diajukan pihak kecamatan," kata Wan Idris kepada Gatra.com.

Dia menjelaskan, penyaluran bansos Covid-19 tahap I sudah sesuai. Kalau ada data ganda atau tumpang tindih pihak kecamatan sudah menginstruksikan agar diganti pihak desa atau kelurahan dengan warga lain yang membutuhkan.

"Sembako yang kita serahkan berupa beras 10 kg, gula, minyak makan dan ikan kaleng dengan total biaya Rp250 ribu per paket. Ditambah dana bansos dari Pemprov Riau Rp300 ribu," jelasnya.

Wan Idris mengakui, adanya kesalahan data penerima bansos di Siak yang mencapai 1.400 KK. Namun, persoalan itu sudah ditindaklanjuti kecamatan untuk diserahkan kembali kepada pihak desa.

"Data 1.400 KK yang salah itu sudah diperbaiki masing-masing desa. Intinya, untuk tahap I penyaluran bansos di Siak sudah selesai. Kita menunggu tahap II sekitar pertengahan bulan Juli nanti," ujarnya.

Untuk data penerima sembako Covid-19 di Kabupaten Siak tahap I berjumlah 16.850 paket. Sedangkan yang menerima bantuan BLT Pemprov Riau sebanyak 18.034 KK.

"Jadi jumlah 18.034 KK untuk BLT provinsi senilai Rp300 ribu per KK ini rinciannya 16.850 KK dari data Pemkab Siak ditambah Bantuan Sosial Pangan (BSP) Murni 1.184 KK. Informasi yang diterima, bansos dari Pemprov itu segera disalurkan ke Siak melalui Bank Riaukepri," tutup Wan Idris.